Mensos Khofifah: Validasi Penerima Kompensasi BBM Terkendala Dana

Pemerintah bakal melakukan validasi data penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Ini menyusul ditemukan kesalahan sasaran penerima dana kompensasi kenaikan harga BBM.

KBR, Malang – Pemerintah bakal melakukan validasi data penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Ini menyusul ditemukan kesalahan sasaran penerima dana kompensasi kenaikan harga BBM.

Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, validasi membutuhkan anggaran. Namun sampai saat ini, ia mengakui, tak ada anggaran untuk proses validasi tersebut. Sementara, proses validasi dibutuhkan waktu enam bulan, tiga bulan data lapangan dan tiga bulan pengolahan data. Total data pemegang KPS sebanyak 15,5 juta keluarga.

“Eror, kesalahan-kesalahan sasaran yang terjadi karena datanya sudah tua. Opsi yang saya sampaikan ke Bappenas. Kalau memang harus divalidasi gak ada dananya. Kalau mungkin menggunakan dana cadangan resiko sosial. Kan ada Rp5 triliun di sana. Apakah boleh dipakai. Kalau tak boleh ya menunggu APBN-P kalau tidak ya menunggu anggota dewan," ujar Khofifah Indar Parawansa, Kamis (4/12).

Khofifah menambahkan, penerima KPS bakal semakin luas dengan masuknya penyandang masalah kesejahteraan sosial berbasis data individu. Total tambahan sekitar 1,7 juta orang. Setiap pemegang KPS berhak dana kompensasi sebesar Rp200 ribu per bulan.

Editor: Anto Sidharta