Kapal Tabrakan di Perairan Perbatasan, Satu ABK Hilang

Tim SAR dan Kepolisian Resort Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara masih mencari satu korban yang hilang menyusul tabrakan kapal barang KM Francis Ekspres dan KM Bunga Mekar diperairan Nunukan, Malaysia, Senin (24/11) sekitar pukul 17.15 WITA.

KBR, Balikpapan –  Tim SAR dan Kepolisian Resort Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara masih mencari satu korban yang hilang menyusul tabrakan kapal barang KM Francis Ekspres dan KM Bunga Mekar di perairan Nunukan, Malaysia, Senin (24/11) sekitar pukul 17.15 WITA. 

Kapolres Nunukan Christian Tory mengatakan, korban hilang merupakan ABK dari kapal KM Francis Ekspres bernama Zurkanain. Peristiwa itu terjadi ketika KM Francis yang berangkat dari Tawao Malaysia menuju Kabupaten Nunukan membawa penumpang 110 orang dan 6 ABK. 

Di perjalanan sebelum masuk Kabupaten Nunukan, kapal itu bertabrakan dengan kapal KM Bunga Mekar yang akan menuju Tawao Malaysia dari Nunukan. Tabrakan tak terhindarkan karena kapal KM Bunga Mekar tidak menyalakan lampu.

Pada saat kejadian sekitar 9 penumpang dan ABK KM Francis melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Sedangkan KM Bunga Mekar justru langsung menuju Tawau.

Kata dia, setelah kejadian dan diketahui ada korban yang hilang langsung dilakukan pencarian hingga malam hari. Namun Zurkanain hingga kini belum ditemukan. Polisi juga masih menyelidiki insiden tersebut. Khususnya menyangkut keamanan dari kapal itu. 

“Kejadiannya kan menjelang malam, jadi sementara untuk kelengkapan safety, keamanan dari kapal itu kan nanti di investigasi. Namun demikian laporan yang didapat bahwa salah satu penyebab (terjadinya tabrakan) karena kurangnya penerangan pada saat itu,” kata Christian Tory, Selasa (25/11). 

Dia menambahkan, sebelumnya pada 20 November lalu juga terjadi tabrakan antara kapal barang dengan perahu Jongon (ketinting) menjelang senja. \Akibatnya satu orang sempat hilang dan baru  ditemukan perairan Malaysia. Pencarian tersebut, bekerjasama dengan Kepolisian Diraja Malaysia. 

Editor: Antonius Eko