Jokowi Enggan Menanggapi Skor Rendah Pertahanan Negara di Eranya

Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, memberi skor di bawah 5 untuk sektor pertahanan Indonesia.

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo enggan menanggapi skor pertahanan negara yang dinilai tidak lebih dari lima di era dirinya memimpin. Jokowi meminta awak media menanyakan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

"Tanyakan ke menteri pertahanan," kata Jokowi dalam Keterangan Pers usai Meresmikan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor, Depok, Senin, 8 Januari 2024.

Nilai Rendah

Nilai rendah pertahanan negara era Jokowi disampaikan Capres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

Skor itu disampaikan keduanya dalam Debat Pilpres 2024, dengan tema: Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, dan Geopolitik, di Istora Senayan, Minggu, 7 Januari 2024.

Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, memberi skor di bawah 5 untuk sektor pertahanan Indonesia. Anies menyoroti pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas yang berisko terhadap keselamatan prajurit.

"Kita lihat tadi alutsista yang bekas yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah republik ini, tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru dibawah 5, kalau 5 itu ketinggian," kata Anies, Minggu, (7/1/2024).

Kesejahteraan Prajurit

Anies Baswedan juga menyoroti terkait kesejahteraan prajurit. Menurut dia, kebijakan kesejahteraan prajurit TNI di era sekarang tidak dipikirkan dengan serius. Dia menyebut di era Susilo Bambang Yudhoyono, kenaikan gaji terjadi sembilan kali. Namun di era sekarang, hanya tiga kali.

"Kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin (tunjangan kinerja) hanya 80 persen. Lihat kementerian keuangan, lihat Kementerian PUPR, menteri-menterinya mengusahakan peningkatan Tukin di mereka," katanya.

Skor Lima

Sementara, Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberi skor 5 terkait pertahanan negara. Namun, ia tidak menyebut 5 dari skala berapa. Menurutnya, seluruh proses perencanaan terkait pertahanan harus dilakukan dengan matang.

"Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita musti ajeg, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra, maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up," ucap Ganjar, Minggu (7/1/2024).

Ganjar Pranowo menyebut, anggaran pertahanan saat ini belum ideal lantaran Minimum Essential Force (MEF)  belum tercapai. Menurut Ganjar, ekonomi wajib tumbuh 7 persen dan anggaran alutsista harus jadi investasi pertahanan, sehingga minimum essential force bisa tercapai.

Alasan Prabowo

Dalam kesempatan yang sama, Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkapkan alasan utama pembelian alutsista bekas.

Prabowo mengatakan alat perang bukan berdasarkan bekas atau tidak, namun pada usia pakai. Menurutnya, pembelian alutsista bekas dinilai lebih efektif.

"Bukan soal bekas dan tidak bekas, tapi usia pakai dan kemudahan. Jadi umpamanya pesawat Mirage 2000-5 yang ada di Qatar yang rencananya kita ingin akuisisi itu usia pakainya masih 15 tahun, Pak, dan teknologi ini mengarah kepada yang lebih canggih. Kita menuju ke yang canggih yang terbaru, tapi kalau kita beli baru datangnya, Pak, baru 3 tahun, dan operasionalnya itu baru 7 tahun, Pak. Nah, sementara 3-7 tahun ini kita perlu kemampuan itu maksudnya," ujar Prabowo, dalam Debat Capres 2024, Minggu, (7/1/2024).

Prabowo Subianto menambahkan dalam dunia pertahanan di negara manapun hampir 50 persen alutsista yang dimiliki adalah bekas, tetapi kualitas masih bagus dan usianya masih muda.

Baca juga:

• Dua Isu Penting yang Terlewat di Debat Ketiga Capres Versi CSIS

Editor: Sindu