Ini Alasan Anggota DPRD Nunukan Tolak Program Transmigrasi

Kalangan DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, menolak Nota Kesepahaman (MoU) program transmigrasi yang dicanangkan oleh Pejabat Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie dengan Pemprov Jawa Timur dan Jawa Tengah.

KBR, Nunukan –  Kalangan DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, menolak Nota Kesepahaman (MoU) program transmigrasi yang dicanangkan oleh Pejabat Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie dengan Pemprov Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Rencananya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan menerima 3.000 transmigran dari kedua wilayah tersebut untuk di tempatkan di sejumlah wilayah  tahun ini.

Menurut Anggota Komisi II DPRD Nunukan, Lewi, dalam pelaksanaan program  transmigrasi  ini pemerintah provinsi tidak melalui sosialisasi kepada masyarakat lokal.

“Dari Pak Pj (pejabat gubernur, red.) sendiri yang bikin MoU sepihak tanpa ada sosialisasi dengan masyarakat. Atas nama perwakilan rakyat juga  saya menolak total transmigrasi. Jangan sampai kita menimbulkan masalah baru ke depannya, karena pasti ada kecemburuan sosial,“ ujar Lewi kepada Portalkbr, Sabtu (3/1)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, kata dia, seharusnya  lebih meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah perbatasan yang  terpaksa eksodus ke Malaysia untuk  mencari pekerjaan. 

Sementara, fasilitas untuk para transmigran berupa perumahan dan lahan seluas 2 hektare akan lebih baik jika diberikan kepada ribuan warga perbatasan yang saat ini bekerja di Malaysia.

Editor: Anto Sidharta