Ikuti Jakarta, Pemkot Bogor akan Terapkan ERP

Pemerintah Kota Bogor berencana mengikuti Pemprov DKI Jakarta dalam menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

KBR, Bogor – Pemerintah Kota Bogor berencana mengikuti Pemprov DKI Jakarta dalam menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Kepala Seksi Manajemen Rekayasan Lalulintas di Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor, Dody Wahyudin mengatakan, kebijakan ini untuk mengurai kemacetan yang semakin parah di Kota Bogor.

"Kita ingin adanya pengurangan volume kendaraan pribadi di Kota Bogor. Lalu ini juga bisa sebagai penambah PAD Kota Bogor, tetapi yang paling utama itu ya tentunya mengurai kemacetan itu," kata Dody Wahyudin kepada Portalkbr, Jumat (5/12)

Mekanisme ERP sendiri tidak sama seperti jalan tol yang menggunakan loket berbayar. Sistem ERP ini akan mencatat setiap plat nomor kendaraan yang melintas di jalur berbayar. Dan alat itu nanti akan terhubung dengan kamera tersembunyi atau closed camera television (CCTV) yang dipasang di setiap ruas jalan.

"Cara pembayarannya akan diakumulasikan secara otomatis pada saat pemilik kendaraan membayar pajak," jelas Dody.

Dody menerangkan, pelaksanaan program itu perlu ditunjang dengan kesiapan infrastruktur, terutama validasi data setiap spesifikasi kendaraan, serta interkoneksi dengan instansi lain yakni kepolisian.

"Data dari pusat juga musti jelas. Ketika kendaraan itu pindah tangan misalnya, jangan sampai saat kendaraan sudah berpindah tangan tetapi databasenya masih yang lama," terangnya.

Lebih lanjut Dody menjelaskan, mulai tahun depan pihaknya akan menambah jumlah CCTV  dari yang ada. Saat ini sudah ada 12 titik CCTV di Kota Bogor, diantaranya di Jalan Cipaku, Suryakancana, Mayor Oking, Jalan Juanda dan Baranangsiang.

"Kita ingin setiap 300 meter ada satu CCTV. Jadi dalam radius 600 meter ada dua CCTV yang mengawasi," pungkasnya.

Editor: Anto Sidharta