Honorer Papua: Kami Punya Keluarga yang Butuh Biaya Hidup

Seratusan tenaga honorer yang masuk dalam Kategori 1 (K1) menduduki kantor Gubernur Papua, Jumat pagi (20/9).

KBR68H, Jayapura – Seratusan tenaga honorer yang masuk dalam Kategori 1 (K1) menduduki kantor Gubernur Papua, Jumat pagi (20/9).

Mereka mendesak gubernur untuk dilibatkan dalam pertemuan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) terkait kuota penerimaan tenaga honorer K1 dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Provinsi Papua.

Salah satu koordinator massa, Moses Kireuw mengaku, harus ada perwakilan yang ikut dalam pertemuan tersebut. Tujuannya agar bisa mendengarkan langsung penjelasan dari pemerintah pusat soal kuota K1 yang tidak sesuai dengan kuota yang diajukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua.

Jumlah K1 yang diajukan sebanyak 479, namun yang diakomodir oleh Menpan hanya 38 orang.

“Kami sedang menunggu tentang keputusan dari pemerintah untuk kapan kami harus diberangkatkan bersama sama dengan teman teman pemerintah, Bapak dari instantsi terkait. Tetapi kami tenaga honorer untuk mau dilibatkan supaya kami bisa dengan sendiri di pusat itu kenapa?” ungkap Moses.

Moses Kireuw menjelaskan, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56 terkait pengangkatan honorer disebutkan, pejabat gubernur/bupati/walikota yang mengangkat honorer itulah yang dikategorikan dalam K1. Dalam salinannya juga dijelaskan, penjabat yang mengangkat honorer juga masuk dalam kategori 1. Namun mengapa, justru hanya yang diangkat oleh gubernur saja yang diakomodir.

“Ini yang perlu dipertanyakan, padahal sudah jelas dalam salinan yang diangkat oleh penjabat gubernur itu juga masuk dalam K1,” tambah Moses.

Ia menambahkan, gubernur Papua sudah mengirim surat ke menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  terkait hal ini. Oleh sebab itu mereka optimistis 479 tenaga honorer yang masuk K1 bisa diakomodir. Apalagi kata dia, berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Negara ada 750 Surat Keputusan (SK) CPNS untuk K1 yang telah disediakan. Dan  saat ini masih menunggu validasi dari daerah.

“Kami berharap semuanya bisa diakomodir. Apalagi diantara kami banyak yang sudah menjadi honorer selama puluhan tahun namun belum diangkat menjadi PNS. Kami juga punya keluarga yang butuh biaya hidup,” harapnya.

Untuk penerimaan CPNS tahun ini, Provinsi Papua mendapat jatah  232 orang dengan jumlah honorer sebanyak 38 orang. (Andi Iriani)

Editor: Anto Sidharta