Dewan ke Jakarta, Pembahasan APBD Mimika 2014 Molor

KBR68H, Timika - Rencana pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mimika tahun 2014 kembali tidak jelas akibat hampir sebagian besar anggota DPRD Mimika ke Jakarta.

KBR68H, Timika - Rencana pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mimika tahun 2014 kembali tidak jelas akibat hampir sebagian besar anggota DPRD Mimika ke Jakarta.

Anggota Komisi B, DPRD Mimika Anastasia Tekege di Timika, Jumat (9/1) mengatakan, kepergian anggota DPRD Mimika ke Jakarta untuk ikut memperjuangkan nasib ribuan pekerja tambang freeport yang terancam bakal di PHK karena pemberlakukan UU Minerba nomor 4 tahun 2009 mulai 12 Januari mendatang.

“Sebagian besar mereka ada di Jakarta ikut perjuangkan agar freeport diberikan kelonggaran soal pemberlakuan UU Minerba. Nanti setelah pilang baru kami akan bahas. Saat ini KUA PPAS sudah diserahkan pemerintah kepada DPRD sehingga kami sedang pelajari,” jelas Anastasia.

Mengenai waktu, kata Anastasia, dirinya tidak mengetahui pasti kapan akan dilaksanakan pembahasan karena itu sudah menyangkut kewenangan dari pimpinan Dewan.

Lanjut Anastasia, pembahasan nantinya akan dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah (Aksekutif) dan juga Anggota DPRD Mimika termasuk Tim Anggaran Legislatif.

“Itu pasti akan di bahas, karena KUA PPAS sudah di serahkan dari Eksekuti kepada Legislatif, tinggal menunggu mereka semua datang dulu baru kita coba agendakan kapan akan dilakukan pembahasan,” terangnya.
 
Sebagian besar Anggota DPRD Mimika saat ini sedang berada di Jakarta untuk memperjuangkan nasib ribuan pekerja PT Freeport Indonesia, Kontraktor dan Privatisasi yang terancam di PHK karena pemberlakuan UU Minerba. Pasalnya, point penting yang terkandung dalam UU tersebut adalah perusahaan tambang tidak dilarangnya mengekspor tambang mentah ke luar negeri.

Freeport keberatan karena terpaksa harus menurunkan produksinya hingga 70 persen karena Pabrik Pemurnian (Smelter) PT Smelting di Gresik, Jawa Timur hanya mampu menampung hasil produksinya sebesar 30 persen. Akibatnya ribuan karyawan terancam di PHK karena penurunan produksi yang sangat besar. Selama ini selain memurnikan hasil pertambangannya di Gresik, PT Freeport Indonesia juga mengirim bahan tambang mentah keluar negeri seperti, India, Filipina dan Jepang untuk dimurnikan.

Editor: Doddy Rosadi