Dapat Rapor Merah, Pemprov DKI Bakal Evaluasi Dinas

KBR, Jakarta - Pemerintah provinsi DKI Jakarta bakal mengevaluasi sejumlah dinas yang disoroti dalam hasil aduit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

KBR, Jakarta - Pemerintah provinsi DKI Jakarta bakal mengevaluasi sejumlah dinas yang disoroti dalam hasil aduit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Juru Bicara Pemprov DKI Jakarta, Eko Haryadi mengatakan, evaluasi akan dilakukan langsung oleh pelaksana tugas Gubernur Jakarta, Basuki Tjahja Purnama. Termasuk soal pencopotan inspektorat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Ya sebetulnya itu bentuk responnya. Jadi kalau ada yang kontrol ya fokus aja di dinas apa yang perlu diperbaiki," kata Eko, Sabtu (21/6).

Kemarin BPK merilis hasil audit APBD DKI Jakarta tahun 2013. BPK memberikan opini rapor merah atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena ada 86 proyek ganjil yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 1,5 triliun.

Angka mencurigakan ini mencuat pada anggaran Dinas Pendidikan DKI melalui Kartu Jakarta Pintar dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Dinas Perhubungan dalam anggaran bus Transjakarta, Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam sistem elektronik seperti e-budgeting.

Selain itu dana mencurigakaan juga ada di Dinas Pekerjaan Umum terkait anggaran perbaikan jalan serta penemuan aliran dana ke sejumlah rekening pribadi pejabat dinas.


Editor: Quinawaty Pasaribu