Buruh Bakal Duduki Balaikota Jakarta

Lebih dari 100 ribuan buruh diklaim akan menduduki Balaikota Jakarta. Mereka menuntut kenaikan upah tahun depan.

KBR68H, Jakarta - Lebih dari 100 ribuan buruh diklaim akan menduduki Balaikota Jakarta. Mereka menuntut kenaikan upah tahun depan. 

Koordinator Forum Buruh DKI Jakarta, Dedi Hartono mengatakan, mereka akan mengawal keputusan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2013 dalam rapat Dewan Pengupahan DKI hari ini. Kata Dedi, ribuan buruh itu berasal dari tiga kawasan industri di Jakarta, Depok dan Bekasi.

“Titik kumpul nanti, akan ada di Balaikota, sekitar jam dua siang, karena akan ada agenda penetapan upah. Karena kawan-kawan dari dewan pengupah unsur buruh tidak hadir dalam penetapan yang diagendakan kemarin hari Rabu,” kata Dedi kepada KBR68H, Kamis (31/10)

Buruh menuntut penaikan UMP sebesar 50 persen lebih di semua provinsi di Indonesia. Khusus di Jakarta, buruh meminta penaikan UMP hingga RP 3,7 juta. Sementara, Dewan Pengupahan sudah menetapkan Komponen Hidup Layak (KHL) DKI Jakarta hampir Rp 2,3 juta. Kalangan buruh secara tegas menolak penetapan KHL tersebut. Pasalnya, KHL itu ditetapkan sepihak oleh pemerintah dan pengusaha.

Sementara itu, Sekitar 750 aparat gabungan TNI/Polri diturunkan untuk mengamankan aksi mogok kerja di kawasan industri Pulo Gadung, Jakarta Timur. Mereka disiagakan di tiga pintu masuk kawasan industri. Kapolres Jakarta Timur, Mulyadi Kaharni memastikan akan menjaga keamanan hingga unjukrasa selesai.

"Pada pagi ini hingga nanti siang mungkin, kita akan melakukan pengamanan di wilayah Cakung, khususnya di Kawasan Industri Pulo Gadung. Kekuatan Polri sendiri 600 personil kemudian dari TNI 135 personil. Kita bagi menjadi 5 titik, yaitu di Grand Cakung, kemudian di PT JIEP sendiri kemudian di pintu sati dua dan tiga KIP," ujarnya kepada wartawan pasca apel siaga di Pulo Gadung.

Hari ini, diperkirakan puluhan ribu buruh menggelar aksi mogok nasional di Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur. Massa aksi akan memusatkan kegiatan di sekitar Bundaran Pajak, Kawasan Industri Pulogadung. Mereka menuntut penaikan upah sebesar 50 persen, penghapusan sistem kerja alih daya dan pengesahan RUU Pembantu Rumah Tangga.

Editor: Antonius Eko