ASN Jawa Barat WFH untuk Mengurangi Polusi Udara

WFH tak hanya untuk institusi pemerintah, melainkan juga akan dilakukan di sektor swasta di kawasan Bodebek.

KBR, Bandung- Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Jawa Barat, mulai bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dalam kurun waktu dua bulan terakhir. Salah satu tujuannya ialah untuk mengurangi polusi udara di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek).

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjelaskan, skema WFH yang diterapkan adalah 3+2 dan 4+1. Rencananya skema tersebut akan diterapkan pula di pemerintahan daerah tingkat dua Bodebek.

Sebab, kebijakan itu belum diterapkan di kalangan ASN pemerintahan tingkat dua, atau setara dengan kabupaten dan kota.

"Sudah WFH, sudah kami lakukan untuk PNS Pemprov Jabar. Ada konsep 3+2 yakni tiga hari ke kantor + dua hari WFH atau 4+1 untuk jenis pekerjaan yang tidak berhubungan dengan publik. Dan pasca COVID-19 harusnya bisa permanen jadi bukan situasional," ujar Ridwan Kamil dalam siaran persnya, Bandung, Senin, 21 Agustus 2023.

Sejak pekan kemarin, Ridwan Kamil menjelaskan soal penguatan sistem kerja WFH di kawasan Bodebek. Pasalnya kawasan itu penyumbang pergerakan masyarakat ke Jakarta.

Selain itu, per 19 Juni 2023, Pemprov Jawa Barat telah menerapkan skema kerja dari rumah dengan nama mekanisme kerja dinamis (MKD).

Kata dia, penerapan WFH tak hanya untuk institusi pemerintah, melainkan juga akan dilakukan di sektor swasta di kawasan Bodebek.

"Saya akan rapat dengan bupati dan wali kota wilayah Bodebek untuk menguatkan WFH di sektor PNS maupun swasta atau melakukan pembatasan mobilitasnya dengan inovasi lain," kata Ridwan Kamil.

Konversi Kendaraan Listrik

Rencana aksi lain untuk mengurangi polusi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) adalah dengan penguatan konversi kendaraan listrik.

Rencana aksi itu bagian dari hasil pertemuan dengan sejumlah menteri, lembaga, dan kepala daerah terkait penyelesaian polusi udara dengan sejumlah menteri dan pejabat negara lain belum lama ini.

Ridwan Kamil menyebutkan pemerintah pusat berencana meningkatkan nilai subsidi untuk pembelian kendaraan listrik roda dua.

"Penguatan konversi kendaraan listrik ada wacana insentif Rp7 juta naik menjadi Rp 10 juta," sebut Ridwan.

Rencana Aksi Mengatasi Polusi Udara

Rencana aksi berikutnya, yaitu rekayasa cuaca dan penguatan regulasi penggunaan transportasi publik. Sejumlah rencana itu muncul saat rapat soal polusi udara yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsaer Pandjaitan, Jumat, 18 Agustus 2023.

Rapat tersebut tindak lanjut arahan dari Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas beberapa hari sebelumnya. Rapat ini juga diikuti beberapa kepala daerah, salah satunya Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil (Kang Emil) mengatakan, dalam rapat yang digelar di kantor Kemenko Marves, disepakati sejumlah rencana aksi multidimensi untuk menyelesaikan persoalan polusi udara di Jabodetabek.

"Menerjemahkan arahan presiden di Istana Negara, akhir bulan ini kita akan melaporkan hasil rencana aksi. Ada 10 sampai 12 rencana aksi multidimensi kementerian, lembaga, dan tiga pemda provinsi untuk bergerak sama-sama menyelesaikan persoalan polusi udara di Jabodetabek," ungkap Ridwan Kamil.

Evaluasi PLTU Batu Bara

Rencana aksi lain ialah mengevaluasi polusi yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Evaluasi akan dikaji oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Kedua adalah evaluasi jumlah kendaraan karena hasil kajiannya polusi partikel halus (PM 2,5) atau zat berbahaya itu 75 persennya berasal dari polusi kendaraan. Sementara menurut kajian, PM 2,5 dari PLTU hanya 25 persen," sebut Ridwan Kamil.

Rencana aksi ketiga adalah pengurangan mobilitas. Skema kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) akan kembali digalakkan di wilayah Jabodetabek.

Baca juga:

• 90 Persen Penduduk Dunia Menghirup Udara Berkualitas Buruk

Editor: Sindu