NASIONAL

WALHI: Klaim Jokowi soal Infrastruktur di WWF, Justru Mempercepat Krisis Air

Klaim Jokowi di Forum Air Dunia terkait solusi-solusi yang bersifat teknis dalam bentuk infrastruktur dan betonisasi, gagal sejak awal dalam menyelesaikan krisis air.

AUTHOR / Astry Yuana Sari, Heru Haetami

EDITOR / Sindu Dharmawan

WALHI: Klaim Jokowi soal Infrastruktur di WWF, Justru Mempercepat Krisis Air
Presiden Jokowi pidato di High Level Meeting KTT World Water Forum ke-10, Bali, Senin, (20/05/24). Foto: Setpres

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut peran air sangat sentral bagi kehidupan umat manusia. Kata dia, Bank Dunia memperkirakan, kekurangan air dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi sampai 6 persen hingga 2050.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka sesi pertemuan tingkat tinggi dalam World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali, Senin, (20/5).

"Kelangkaan air juga dapat memicu perang, serta bisa menjadi sumber bencana. Too much water maupun too little water, keduanya dapat menjadi masalah bagi dunia," kata Jokowi saat membuka High Level Meeting di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum (WWF) Ke-10 di Bali, Senin (20/5/2024).

Dalam kesempatan itu Jokowi juga menyampaikan klaim atas capaian Indonesia untuk memperkuat infrastruktur air dalam negeri dalam 10 tahun terakhir.

Kepala negara memerinci, Indonesia telah membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektar jaringan irigasi, 2156 KM pengendali banjir dan pengamanan pantai, serta merehabilitasi 4,3 juta hektar jaringan irigasi.

"Air juga kami manfaatkan untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya PLTS terapung di Waduk Cirata, sebagai PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara," kata Jokowi.

Merusak Sumber Daya Air

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai pidato Presiden Joko Widodo dalam Forum Air Dunia ke-10 di Bali berkebalikan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Manajer Kampanye Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil WALHI, Parid Ridwanuddin menyebut, solusi pemerintah mengatasi krisis air di Indonesia hanya dengan membangun infrastruktur skala besar.

Menurutnya, alih-alih menyelesaikan persoalan krisis air, pembangunan infrastruktur memicu masalah seperti kekerasan, penggusuran tanah, sekaligus penghancuran lingkungan.

"Harusnya kan pendekatannya kalau bicara solusi bukan hanya solusi infrastruktur. Jokowi di dalam pidatonya kan ngomong membanggakan Indonesia sudah bangun sekian ratus bendungan, sekian ratus irigasi dan lain-lain. Solusi infrastruktur itu yang bisa menyelamatkan air kita Indonesia supaya tidak mengalami krisis itu. Padahal justru yang terjadi solusi infrastruktur itu malah dia mempercepat krisis air," ujar Parid kepada KBR, Senin, (20/5/2024).

Parid Ridwanuddin mencontohkan, kasus bendungan di Desa Wadas, Jawa Tengah yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Wadas menjadi bukti bahwa bendungan yang diklaim akan mengaliri 15 ribuan hektare lahan dan menjadi sumber pemenuhan air baku bagi masyarakat di sana, justru merusak sumber daya air.

"Namun, situasi yang terjadi di lapangan justru merusak lingkungan akibat pertambangan batu andesit, penahanan 64 orang, sekaligus merusak sumber daya air," katanya.

Parid menilai, klaim Jokowi di Forum Air Dunia terkait solusi-solusi yang bersifat teknis dalam bentuk infrastruktur dan betonisasi, gagal sejak awal dalam menyelesaikan krisis air.

Baca juga:

Editor: Sindu

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!