Ada laporan harga per porsi dipangkas dari Rp10.000 menjadi Rp8.000. Skema distribusi anggaran MBG yang tidak transparan, membuka peluang terjadinya korupsi.
Penulis: Ardhi Ridwansyah
Editor: Wahyu Setiawan
KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut, lembaganya mendapat laporan ada pengurangan harga per porsi makan bergizi dari Rp10.000 menjadi Rp8.000.
"Salah satunya memang saya sampaikan berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi, ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan bahwa informasi ini bisa segera disikapi secara preventif. Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontra produktif," ujar Setyo kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Setyo memastikan dugaan kecurangan terjadi di daerah. Oleh karena itu, KPK menyarankan agar Badan Gizi Nasional (BGN) meningkatkan pengawasan serta transparansi anggaran.
Pemerintah juga diminta memperkuat pemantauan untuk memastikan tata kelola keuangan yang lebih akuntabel.
Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons temuan KPK tersebut. Kata dia, BGN akan memverifikasi temuan KPK jika informasi detail sudah diketahui, termasuk lokasi terjadinya pemangkasan anggaran.
Namun Kepala BGN Dadan Hindayana membantah temuan itu. Ia mengatakan, perbedaan harga disebabkan oleh variasi pagu bahan baku berdasarkan kategori penerima dan indeks harga di setiap daerah.
Menurut Dadan, anak usia PAUD hingga kelas 3 SD mendapatkan pagu Rp8.000 per porsi, sedangkan anak di atas kategori tersebut menerima Rp10.000 per porsi.
Ia mengatakan KPK belum memperoleh penjelasan detail mengenai mekanisme perbedaan pagu tersebut.
Makan Bergizi Gratis merupakan program andalan dari Presiden Prabowo Subianto. Program itu dimulai serentak di 26 provinsi pada 6 Januari 2025. Pemerintah berjanji akan terus memperluas jangkauan penerima MBG.
BGN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk mendukung pelaksanaan program MBG hingga akhir tahun 2025.
"Beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini sehingga di akhir 2025, 82,9 juta bisa segera mendapatkan manfaat. Itu artinya pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran. Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya Rp100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta,” ujar Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Dadan mengeklaim telah menggandeng lembaga pengawas, seperti Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga KPK, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program MBG.
Usut Tuntas
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mendesak agar dugaan kecurangan harga dalam program MBG diusut tuntas. Dia menyarankan KPK langsung bertemu dengan BGN untuk menjelaskan temuan secara rinci.
"Jadi ya langsung diselesaikan di KPK lah, bukan di media kan. Soal itu indeks (harga), ya orang mana tahu. Publik tahunya satu porsi Rp10 ribu, kalau KPK nemuin Rp8 ribu, ya dijelaskan itu di mana, terus baru teknis-teknisnya bagaimana," kata Agus kepada KBR, Minggu (9/3/2025).
Agus juga mengatakan program MBG berpotensi besar dikorupsi. Ia menyoroti komponen biaya lain dalam penyediaan makanan seperti lauk-pauk, ongkos juru masak, dan penyediaan alat makan, yang bisa menjadi celah penyimpangan anggaran.
Sementara itu, ekonom dari Celios Jaya Darmawan menilai skema distribusi anggaran MBG yang tidak transparan, membuka peluang terjadinya korupsi dan inefisiensi.
Ia mengungkapkan, Celios pernah melakukan simulasi terkait alokasi anggaran tersebut.
"Kami membuat simulasi dari anggaran yang seharusnya Rp15 ribu, kami simulasikan Rp5 ribunya itu lari ke fee operator. Ini kan mengurangi kualitas anggaran, karena kuantitasnya berkurang. Dalam hitungan kami, inefisiensinya itu hingga Rp57 triliun, sesuai dengan rencana di tahun ini. Bahkan, potensi inefisiensi atau korupsi bisa mencapai Rp131 triliun jika alokasinya mencapai Rp400 triliun dalam tahun-tahun mendatang," ujar Jaya kepada KBR, Minggu (9/3/2025).
Jaya juga menyoroti struktur distribusi MBG yang terlalu sentralistik di bawah BGN. Sebab BGN memiliki modal besar dan mendapat penunjukan langsung dari pemerintah pusat.
Bahkan, beberapa operasionalnya melibatkan personel militer, yang menurutnya bisa meningkatkan risiko penyelewengan.
Selain itu, Jaya menilai minimnya transparansi dan perencanaan yang tidak matang berpotensi menyebabkan tender tertutup, salah sasaran penerima, serta penurunan kualitas makanan yang berdampak pada kadar gizi dan keamanan konsumsi.
Baca juga:
- Prabowo Minta Maaf Program Makan Bergizi Belum Merata
- Akumandiri Sebut Usaha Mikro Tak Dilibatkan dalam Makan Bergizi Gratis
