Usai Heboh Larangan Pengecer Jual LPG 3 Kg, Prabowo Panggil Bahlil Lahadalia

Usai pertemuan, Bahlil mengatakan Presiden Prabowo menginstruksikan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan LPG akibat perubahan sistem distribusi.

KBR, Jakarta- Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Kepresidenan untuk membahas polemik distribusi elpiji 3 kilogram (kg). 

Usai pertemuan, Bahlil mengatakan Presiden Prabowo menginstruksikan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan LPG akibat perubahan sistem distribusi. Menurutnya, kebijakan baru ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola agar lebih efisien dan menghindari kebocoran anggaran.

"Tugas kami atas perintah Bapak Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut elpiji. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata Bapak Presiden," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menambahkan, salah satu langkah yang diambil adalah mengubah sistem distribusi LPG di tingkat pengecer dengan menaikkan status mereka menjadi sub-pangkalan. Dengan demikian, kata dia, distribusi dapat diawasi lebih ketat menggunakan sistem teknologi informasi.

Baca juga:

• Distribusi Gas Melon Buat Gaduh, Bahlil Minta Maaf

Menanggapi kritik terkait kurangnya sosialisasi kebijakan ini, Bahlil menegaskan pemerintah terus melakukan pendampingan kepada pelaku usaha. Ia juga memastikan tidak ada biaya tambahan bagi sub-pangkalan dalam proses perubahan sistem ini.

"Saya menyadari bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian. Nanti sambil kita melihat perkembangan beberapa waktu ke depan, sudah pasti kita akan melakukan asistensi. Tapi penataan ini penting kami lakukan sebagai bentuk cinta kami kepada rakyat agar uang negara yang disubsidi itu betul-betul tepat sasaran," imbuhnya.

Bahlil menegaskan, reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, mengingat skema yang ada saat ini telah berjalan lebih dari 20 tahun tanpa perubahan signifikan. Dia menekankan, subsidi LPG yang mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

"Diharapkan masyarakat mendapatkan harga yang semurah-murahnya. Tapi kenyataannya sekarang, ada yang membeli sampai harga Rp25.000 per tabung. Tidak hanya itu, ada juga yang mengoplos. Ini kan sayang," tambahnya.

Baca juga:

• Pengecer Ngeluh Tak Tahu Akses Dapat LPG Melon

Bahlil menyebut, perubahan sistem distribusi ini juga merupakan respons terhadap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan adanya penyalahgunaan subsidi oleh oknum pengecer. Bahlil menegaskan, Kementerian ESDM tidak mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan mengambil tanggung jawab penuh untuk memperbaiki tata kelola LPG agar lebih baik ke depannya.

Menyikapi kritik kebijakan ini dari berbagai kalangan masyarakat, Bahlil memastikan pemerintah akan terus memantau implementasi kebijakan ini dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Ia menegaskan, perintah Presiden bersifat wajib dan tidak boleh ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan LPG akibat kebijakan baru ini.

Kritik Warga

Sejak pemerintah melarang pangkalan menjual gas melon pada 1 Februari 2025, berbagai kritik terus disuarakan dari sebagian masyarakat. Beberapa warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan LPG 3 kg dan harus mengantre berjam-jam. Salah satunya adalah Novia, warga asal Depok, Jawa Barat.

Menurutnya, pembatasan stok elpiji di pengecer menyulitkan masyarakat kelas bawah. Ketika mengantre di pengecer, ia harus membawa KTP dan Kartu Keluarga untuk mendapat gas. Apalagi, pembelian dibatasi satu orang maksimal satu elpiji.

"Saya kan gatau harus bawa KTP dan kartu keluarga ya berarti harus balik lagi ke rumah buat ngambil. Belum lagi ketika antre ulang, belum tentu ada gasnya," ucap Novia kepada KBR, hari ini.

Warga Depok, Novia, berharap tidak ada pengurangan subsidi LPG 3kg. Harapan ini tentunya sejalan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Novia mengatakan banyak orang yang ikut mengantre membeli elpiji. Beberapa di antaranya bahkan anak-anak dan lansia.

Korban jiwa

Perempuan lanjut usia (lansia) bernama Yonih (62), asal Pamulang, Tangerang Selatan, meninggal setelah antre satu jam-an saat membeli LPG 3 kilogram di salah satu agen resmi, kemarin.

Menurut adik korban, kakaknya masih beraktivitas seperti biasanya di pagi hari. Keluarga bilang, almarhumah tak memiliki riwayat penyakit berat semasa hidup.

Kompas menulis, Yonih, semula bisa membeli elpiji di dekat rumahnya. Namun, semenjak pemerintah melarang penjualan di tingkat pengecer awal bulan ini, Yonih harus membeli dengan jarak lebih jauh dan berjalan kaki.