TKN Prabowo-Gibran Bantah Food Estate Program Gagal, Faktanya?

Pemerintah melanggar empat pilar pengembangan lahan pertanian skala besar.

KBR, Jakarta- Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membantah proyek food estate atau lumbung pangan yang dijalankan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) gagal. Lumbung pangan adalah salah satu upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

Ketua Tim Komunikasi TKN Prabowo Gibran, Budisatrio Djiwandono berdalih, butuh waktu lama untuk membuktikan proyek ini berhasil. Itu lantaran diperlukan penyesuaian dan evaluasi terus menerus agar dapat segera panen.

Namun, ia mengeklaim program food estate di daerah Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukan hasil yang bagus dan siap dipanen.

"Setelah evaluasi beberapa waktu lalu baru ditemukan formula-formula yang tepat untuk mewujudkan tanaman-tanaman yang cocok untuk ditanam. Perlu dilakukan treatment-treatment khusus untuk mengisi topsol yang ada di lahan Gunung Mas tersebut. Sehingga sekarang sudah tertanam, kemarin uji coba pilot proyek di targetkan 10 hektare, alhamdulillah sekarang sudah bertambah. Sekali lagi saya ulangi per hari ini sudah ada 5 hektare singkong dan 8 hektare jagung," ujar Budi di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Senin, (22/1/2024).

Ketua Tim Komunikasi TKN Prabowo Gibran, Budisatrio Djiwandono juga menyebut lahan yang digunakan food estate bukanlah tanah kekayaan hayati. Ia membantah program food estate dapat merusak lingkungan.

Budi menambahkan dalam program lumbung pangan atau food estate juga melibatkan kementerian terkait, seperti Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang terus berupaya memperbaiki program ini.

Untuk itu, ia meminta para pihak tak asal menilai dan menyebut bahwa food estate adalah program yang gagal dan merugikan masyarakat.

Kritik Food Estate

Sebelumnya, Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyebut food estate adalah program gagal dan merugikan. Mahfud lantas menyinggung soal komitmen pemerintah dalam pelestarian lingkungan hidup di program food estate. Itu ia sampaikan saat debat keempat yang digelar KPU, Minggu, 21 Januari 2024.

"Tetapi saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah apa sih yang diperlukan ini untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita. Maka kami punya program petani bangga bertani, di laut jaya, nelayan sejahtera," ucapnya.

Kritik juga disampaikan Anggota DPD RI Agustin Teras Narang. Menurutnya perlu pengawasan serta perencanaan yang baik agar lumbung pangan di Kalimantan tidak sampai terbengkalai.

Sebab kata dia, saat ini presiden menggagas tiga food estate di Kalimantan. Satu di Kabupaten Kapuas, dua di Kabupaten Pulang Pisau yang ditangani Kementan. Sedangkan yang ketiga di Kabupaten Gunung Mas, digarap Kementerian Pertahanan.

“Saya berkeinginan agar food estate yang ada di Kalimantan ini tidak lagi telantar, tidak seperti zaman dulu ada lahan 1 juta hektare dan saat itu terbengkalai, kita ingin food estate ini tidak terbengkalai, dan saya men-support habis ini agar melakukan pengawasan dan perencanaan dengan baik,” kata Agustin Teras Narang yang dikutip dari kanal YouTube DPD RI pada Kamis, (4/1/2024).

Dia juga menginginkan penanganan lingkungan terutama pembuangan limbah harus dikelola baik, dan tidak dibuang sembarangan agar lingkungan tetap terjaga.

Hal senada disampaikan Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Hadi Priyanto. Kata dia, pemerintah perlu mengevaluasi secara mendalam terkait program food estate. Sebab menurutnya, food estate bukanlah jawaban atas ketimpangan pangan yang terjadi. Melainkan pemerintah perlu melakukan perbaikan tata kelola dan kinerjanya.

Kerap Kali Gagal

Presiden Joko Widodo menggagas program food estate di berbagai wilayah, salah satunya di Kalimantan Tengah. Program food estate ini ditujukan untuk mencegah ancaman krisis pangan. Food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan.

Dalam dua tahunan, program food estate di Kalimantan Tengah tidak membuahkan hasil. Perkebunan singkong seluas 600 hektare mangkrak, dan 17.000 hektare sawah baru tak kunjung panen.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Arie Rompas menyebut program lumbung pangan tidak memberikan dampak dan manfaat yang cukup baik pada masyarakat.

Kata dia, selama 3 tahun diterapkannya proyek ini, tidak ada evaluasi dan perbaikan yang dilakukan pemerintah maupun pemangku kepentingan terkait untuk membenahi persoalan food estate yang kerap kali gagal.

"Itu perlu ada kajian lingkungan hidup strategis, itu yang harus diubah konteks kebijakan-kebijakan yang memang hari ini ada di depan mata kita.Sehingga kita harus lakukan evaluasi sebelum proyek-proyek (food estate) ini makin memperluas,” ujar Arie, dalam diskusi 'Tiga Tahun Proyek Food Estate, Kamis,(13/7/2023).

Era Soeharto hingga Jokowi

Pada 2022, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB Dwi Andreas Santosa menyebut, seluruh program food estate atau lumbung pangan nasional yang sudah berjalan sejak 25 tahun, gagal.

Kata dia, kegagalan terjadi terus menerus dari masa pemerintahan Soeharto hingga Jokowi. Menurutnya, kegagalan itu terjadi karena pemerintah melanggar empat pilar pengembangan lahan pertanian skala besar, yakni ketidaksesuaian tanah yang dijadikan tempat food estate, persoalan infrastruktur, budidaya dan teknologi, serta sosial-ekonomi.

Ia mencontohkan salah satu kendala soal masalah sosial, yakni terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) di dalam pengembangan food estate. Satu hal ini bersama dengan sejumlah masalah lain harus diselesaikan bersamaan demi keberhasilan program lumbung pangan.

"Kalau sumber daya menusia, lahan dibuka tapi, enggak ada petani yang mau menggarap di sana ya? Terus yang terbengkalai menjadi semak belukar lagi. Dana yang sudah dimasukkan ke sana mungkin ratusan miliar hilang, lenyap karena lahan kembali seperti semula enggak bisa lagi dibiarkan enggak bermanfaat kan. Membuang uang percuma. Membuang uang yang sangat besar," kata dia kepada KBR, Selasa, (29/11/22).

Baca juga:

• Guru Besar IPB: Food Estate Gagal karena 4 Pilar Dilanggar

Editor: Sindu