NASIONAL

Tambal Sulam Pemangkasan Anggaran?

Sebagian pihak khawatir pemangkasan anggaran hanya dilakukan untuk menambal kekurangan duit di program lain.

AUTHOR / Hoirunnisa, Astri Septiani, Ardhi Ridwansyah, Heru Haetami

EDITOR / Wahyu Setiawan

Tambal Sulam Pemangkasan Anggaran?
Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

KBR, Jakarta - Keputusan pemerintah memangkas anggaran negara hingga Rp306 triliun menuai tanda tanya. Sebagian pihak khawatir pemangkasan anggaran hanya dilakukan untuk menambal kekurangan duit di program lain.

Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Badiul Hadi menilai kebijakan pemerintah memangkas anggaran sebenarnya merupakan hal yang baik.

Namun, dia meragukan efisiensi pemangkasan anggaran jika ujungnya hanya untuk menambal kekurangan duit di kementerian atau lembaga lainnya.

"Tantangan di tengah gemuknya struktur organisasi dan pemerintahan kita itu, ini akan jadi kontra produktif dan akan sangat susah karena toh pada akhirnya sangat memungkinkan efisiensi itu juga untuk menambal sulam kementerian-kementerian baru yang memang secara anggaran belum ada. Artinya kan akan dikembalikan lagi ke pemerintah lagi. Duitnya akan diputar-putar di situ saja," kata dia kepada KBR (30/1/2025).

Badiul mengingatkan, kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh kontraproduktif. Ia mendorong pemerintah mengawasi dan mengevaluasi implementasi pemangkasan anggaran dan melaporkan hasilnya kepada publik.

Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran negara tahun 2025 hingga Rp306 triliun. Kepala negara berdalih efisiensi anggaran dilakukan demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Secara resmi, pemangkasan anggaran diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN serta APBD Tahun Anggaran 2025. Inpres diteken Prabowo pada 22 Januari 2025.

Efisiensi ini mencakup belanja operasional dan nonoperasional di seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah.

Dalam salinan Inpres tersebut, Prabowo meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Pemangkasan anggaran Rp306 triliun terdiri atas anggaran kementerian/lembaga dan transer ke daerah.

Prabowo juga meminta kepala daerah membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, hingga seminar.

Prabowo menekankan pentingnya efisiensi dan penghematan dalam penyusunan kriteria anggaran. Dia meminta pembantunya berani memotong anggaran pada pos-pos yang tidak esensial.

"Kami tidak anggarkan. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun, laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan, kalau perlu yang hadir hanya 15 orang sisanya di vidcon-kan. Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan setengah kita bisa menghemat Rp20 triliun lebih, kalau kami hitung Rp20 triliun berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki,” kata Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, (22/01/2025).

Prabowo juga menginstruksikan jajarannya patuh terhadap keputusan pemangkasan anggaran. Dia menyebut anggaran yang ada harus bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mengarah kepada swasembada pangan dan swasembada energi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeklaim efisiensi untuk menciptaan kesejahteraan yang lebih merata dan memperbaiki kualitas pengeluaran negara.

Dia mengungkap anggaran yang dipangkas akan dialokasikan ke sejumlah sektor, salah satunya ke program makan bergizi.

"Meminta kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi yang cukup dalam, cukup tajam untuk kemudian dari realokasi efisiensi ini untuk dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif seperti yang bapak presiden sampaikan penciptaan kesempatan kerja yang menciptakan produktivitas, menghasilkan devisa atau menghemat devisa," ucapnya saat konferensi pers, Jumat (24/1/2025).

Berpotensi Hambat Pembangunan

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira mendorong pemerintah jeli memilih anggaran yang dapat dipangkas. Dia mengingatkan, inpres efisiensi anggaran tak boleh menghambat pembangunan dalam negeri.

"Soal efisiensi pada prinsipnya selalu baik. Tetapi tentunya harus detail, mana yang harus diefisienkan, mana yang tidak, sehingga instruksi ini kemudian tidak mengganggu pencapaian program kerja yang sudah direncanakan," ujar Andreas dalam keterangan tertulis kepada KBR, Selasa (28/1/2025).

Alih-alih memangkas anggaran, Prabowo didorong melakukan efisiensi lewat pemangkasan kabinet.

"Di satu pihak ada inpres efisiensi KL, dipihak yang lain terjadi penggemukan K/L yang pasti bertentangan dengan Inpres itu sendiri. Sebaiknya, presiden merampingkan kembali kabinetnya, sehingga efisiensi ini dimulai dari atas," kata Andreas.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan penghematan anggaran harus ditujukan bagi kepentingan rakyat.

"Efisiensi itu akan menjadi sangat baik dan efektif, dan harus dilakukan secara bersama-sama. Jadi itu satulah yang tentu saja DPR dukung. Bahwa kemudian pemerintah Presiden berharap di tahun 2025 APBN itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya, seefisien,efisiennya untuk kesejahteraan rakyat," ujar Puan dalam konferensi pers, Jumat (24/1/2025).

Ekonom dari Pusat Reformasi Ekonomi (CORE) Yusuf Rendy Manilet juga mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dan daerah.

Rendi menilai pemerintah daerah akan dihadapkan sejumlah tantangan lantaran perlu menyesuaikan APBD. Risikonya, bisa menghambat realisasi belanja pemerintah daerah.

"Belanja pemerintah daerah tertumpuk di semester kedua tahun berjalan anggaran itu berpotensi akan terjadi kembali di tahun ini. Hal ini tentu agak kontradiktif dengan upaya pemerintah yang sebelumnya sebenarnya ingin mempercepat realisasi belanja pemerintah di mana pada tahun lalu di Desember pemerintah mempercepat penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran yang salah satu tujuannya itu untuk memastikan realisasi belanja pemerintah itu bisa dimulai sejak awal tahun anggaran berjalan," kata dia kepada KBR (28/1/2025).

Rendy juga mengingatkan pemerintah agar memiliki target yang jelas terhadap kebijakan efisiensi anggaran. Termasuk dalam menentukan program apa saja yang mendapat limpahan dana hasil efisiensi tersebut.

Selain itu, dia juga mendorong pemerintah mengevaluasi program-program yang berjalan sebelum mendapat limpahan anggaran. Sehingga anggaran yang ditata bisa tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat.

Baca juga:

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!