Sepekan Lebih Progam Makan Bergizi, Berbagai Masalah Ditemui

Januari hingga Maret ini diharapkan penerima manfaat bisa bertambah jadi tiga juta.

AUTHOR / Hoirunnisa

-

EDITOR / Sindu

Kamis 16 Januari 2025 pukul 21.00 WIB

BacakanBagikan

KBR, Jakarta- Program Makan Bergizi akan dievaluasi. Sebab, selama lebih dari sepekan pelaksanaannya, ada berbagai masalah ditemui. Hasil pantauan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan, ada sayur basi, Jumat pekan lalu. Namun, Kepala BPOM, Taruna Ikrar, tidak menjelaskan rinci hasil temuan itu.

“Beberapa laporan dari Balai Besar POM yang ada di bawah koordinasi kami melaporkan setelah itu
telah disampaikan ke satuan kerja untuk pembagian itu, dan itu sudah dicegah ada sayur yang basi intinya begitu sayur yang basi ini kita cegah untuk tidak distribusikan,” ujar Taruna kepada wartawan, Jumat, (10/1/2025).

Taruna Ikrar mengatakan, BPOM dilibatkan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi. Tugasnya, memastikan kesehatan makanan maupun minuman yang diberikan ke anak-anak sekolah.

Sementara di Solo, Jawa Tengah, hanya ada satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang siap. Padahal menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Solo, Dian Rineta, ada tujuh sekolah dengan dua ribuan siswa yang harus dilayani.

"Kalau untuk kebutuhan SPPG mungkin banyak ya. Berdasarkan laporan saat kami rapat bersama
pimpinan, satu SPPG itu rentangnya antara 2 ribu-3 ribu pack makanan dengan radius 3 kilometer, artinya kalau kita punya 55 km persegi, untuk Kota Solo mungkin (SPPG) di atas 40 titik. Supaya distribusi makanan tetap hangat dan anak-anak suka", ujar Dian, Selasa, (14/1/2025).

Temuan DPR

Masalah lain juga ditemukan Anggota Komisi Kesehatan DPR dari Fraksi PKB Arzeti Bilbina. Yakni, kekurangan Program Makan Bergizi, terutama variasi menu, dan kecukupan gizi bagi pelajar.

“Kami memberikan apresiasi terhadap realisasi pelaksanaan program MBG yang telah sepekan berjalan. Kendati demikian kami menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait penyempurnaan program ini dimana banyak pelajar mengeluh tentang variasi makanan yang relatif monoton,” ujarnya melalui keterangan, Selasa, (14/1/2025).

Menurut Arzeti, menu monoton membuat banyak anak enggan menyantap makanan yang disajikan, dan cepat bosan.

Di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, program tersebut sempat ditunda seminggu akibat ada masalah dengan katering. Sejumlah siswa di beberapa daerah juga mengeluh tidak mendapatkan makanan.

Anggaran

Problem lain adalah soal kecukupan anggaran. Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, Badan Gizi Nasional tengah meminta penambahan anggaran, yang akan digunakan mulai Juli hingga Desember 2025.

"Bapak bayangkan, kalau nanti semua itu anggaranya Rp400 triliun lebih. Sekarang Rp71 triliun, sampai Juni (2025). Tetapi, Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional), pemerintah sedang berusaha, kalau ditambah Rp140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun," ungkap Zulkifli secara daring dikutip dari kanal Kominfo MMC, Selasa, (7/1/2025).

Istana merespons temuan ragam masalah tersebut, karena itu akan ada evaluasi Program Makan Bergizi. Menurut juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, penerima manfaat program ini juga akan bertambah. Program Makan Bergizi dimulai sejak 6 Januari 2025 di berbagai daerah di Indonesia.

"Jadi, secara titik mungkin masih sama, namun demikian penerima manfaat bisa bertambah. Yang jelas kami punya target, Januari hingga Maret ini diharapkan penerima manfaat bisa bertambah jadi tiga juta. Kalau kita lihat titiknya itu kira-kira ada seribu titik jadi bisa bertambah dari 190 (SPPG) yang sudah ada sekarang," ujar Adita dikutip dari Kompas TV, Selasa, (14/1/2025).

Belum Siap

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) menilai, pelaksanaan Program Makan Bergizi belum siap seutuhnya. Manajer Riset Seknas FITRA, Badiul Hadi menyebut hal tersebutlah yang menyebabkan pelaksanaannya menuai catatan panjang, seperti soal kecukupan anggaran.

"Cenderung belum siap sebenarnya untuk melaksanakan program ini sehingga perencanaan penganggaran itu menjadi menjadi persoalan kan kayak gitu. Hal ini juga perlu mendapatkan perhatian adalah basis data penerima manfaat yang sekiranya itu menjadi sangat penting," ujar Badiul kepada KBR, Kamis, (9/1/2025).

Manajer Riset Seknas FITRA, Badiul Hadi meminta skema distribusi anggaran Program Makan Bergizi harus transparan dan jelas. Jika tidak, akan berdampak buruk, baik jangka pendek maupun panjang.

Pada awal pelaksanaan Program Makan Bergizi, ada 190 SPPG beroperasi untuk 570 ribuan penerima manfaat. Jumlahnya akan terus bertambah, dan ditargetkan ada 930-an SPPB beroperasi untuk 3 juta penerima hingga Maret nanti. Selain itu, Jepang juga diklaim berminat membantu program ini.

Baca juga:

• INDEF Sebut Program Makan Bergizi Belum Siap Digelar, Variabelnya?