NASIONAL

Selasa Besok, Mahkamah Rakyat Luar Biasa Panggil Presiden Jokowi Minta Pertanggungjawaban

Mahkamah Rakyat Luar Biasa bakal menggelar sidang meminta pertanggung jawaban pemerintahan Presiden Joko Widodo pada Selasa 25 Juni 2024.

AUTHOR / Resky Novianto

EDITOR / Agus Luqman

Selasa Besok, Mahkamah Rakyat Luar Biasa Panggil Presiden Jokowi Minta Pertanggungjawaban
Surat panggilan dari Mahkamah Rakyat Luar Biasa ke Presiden Jokowi. (Foto: Ist)

KBR, Jakarta - Mahkamah Rakyat Luar Biasa bakal menggelar sidang meminta pertanggung jawaban pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sidang diagendakan memanggil Presiden Joko Widodo dan para menteri sebagai tergugat terkait berbagai kebijakan yang dikeluarkan selama dua periode pemerintahan, yang dianggap melanggar hak-hak konstitusional rakyat. Sedangkan sebagai penggugat adalah korban pelanggaran HAM dan konstitusi.

Persidangan Mahkamah Rakyat Luar Biasa akan digelar pada Selasa, 25 Juni 2024. Persidangannya dapat disaksikan secara langsung pada tanggal 25 Juni 2024 oleh publik luas melalui laman Mahkamah Rakyat: https://mahkamahrakyat.id.

LBH Jakarta sebagai perangkat sidang Mahkamah Rakyat Luar Biasa sudah mengirim surat panggilan ke Presiden Joko Widodo dan berbagai partai politik yang telah mensponsori, mendukung, atau membiarkan berbagai kebijakan yang berdampak buruk bagi rakyat, serta tidak mendukung usulan-usulan kebijakan yang melindungi rakyat.

Surat panggilan dilayangkan melalui surat resmi yang dikirimkan kepada kantor-kantor resmi serta akun-akun resmi media sosial para tergugat.

Baca juga:


Dalam rilis tertulis yang diterima KBR, pihak Mahkamah Rakyat Luar Biasa menjelaskan rezim pemerintahan Jokowi telah membiarkan, dan bahkan secara sengaja menyebabkan lembaga-lembaga negara dibajak oleh kepentingan sempit kekuasaan serta keuntungan jangka pendek dan akumulasi kekuasaan para oligarki.

Mahkamah Rakyat Luar Biasa menilai terbajaknya lembaga-lembaga negara tersebut, pada akhirnya menghasilkan berbagai kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung, melanggar hak-hak konstitusional rakyat sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia.

"Tidak hanya itu, ruang bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan juga semakin sempit. Tidak hanya lembaga eksekutif dan legislatif yang terbajak, namun juga lembaga yudikatif. Rakyat benar-benar dibuat tidak berdaulat, dan Rezim Jokowi telah jelas-jelas menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan, mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi," kata Edy Kurniawan, Juru Bicara Mahkamah Rakyat Luar Biasa, dalam rilis yang diterima KBR, Senin (24/6/2024).

Melalui Mahkamah Rakyat Luar Biasa, rezim pemerintahan Jokowi akan diminta pertanggungjawaban atas sembilan isu kebijakan yang merugikan hak-hak konstitusional rakyat.

Kebijakan-kebijakan itu membuat rakyat menjadi semakin rentan di hadapan berbagai ancaman krisis multi-dimensi yang semakin nampak dan terasa. Rakyat bahkan dibuat kesulitan mengakses kebutuhan-kebutuhan dasar yang seharusnya dijamin oleh negara.

“Pertanggungjawaban itu ditagih karena kebijakannya yang merampas ruang dan menyingkirkan masyarakat; melanggengkan kekerasan, persekusi, kriminalisasi dan diskriminasi; melanggengkan impunitas serta kejahatan kemanusiaan; merusak sistem pendidikan dengan komersialisasi, penyeragaman, serta penundukan; mendorong eksploitasi sumber daya alam secara masif serta solusi-solusi palsu atas krisis iklim; melestarikan KKN serta koruptor; memperparah sistem kerja yang memiskinkan serta menindas pekerja; membajak legislasi; serta militerisasi dan militerisme,” kata Edy.

Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebut, Mahkamah itu dapat dijadikan alat tagih akuntabilitas publik Rezim Jokowi.

Baca juga:


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!