Sebelum Wacanakan Pertalite Dihapus, Ini Saran Pengamat

"Mestinya yang menjadi target pemerintah adalah bagaimana mempercepat perubahan atau transformasi subsidi energi menjadi target atau tertutup," ucap Abra "

KBR, Jakarta- Lembaga Kajian Ekonomi INDEF, menyarankan agar pemerintah mengganti mekanisme pendistribusian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite secara tertutup.

Menurut Peneliti INDEF, Abra Talattov, mekanisme pendistribusian BBM belum tepat dan tidak sesuai dengan target pemerintah. Kata dia, pemerintah lebih baik mengubah mekanisme distribusi sebelum mewacanakan penghapusan Pertalite dan menggantinya ke bahan bakar beroktan diatasnya.

"Masih berlangsungnya mekanisme subsidi secara terbuka. Inilah yang menjadi masalah yang paling krusial, yang semestinya menjadi fokus pemerintah ya. Sebelum wacanakan peralihan subsidi atau kompensasi BBM ke Pertamax Green. Mestinya yang menjadi target pemerintah adalah bagaimana mempercepat perubahan atau transformasi subsidi energi menjadi target atau tertutup," ucap Abra dalam Diskusi Publik INDEF: Subsidi Go Green Tepatkah? yang disiarkan secara daring, Rabu (6/9/2023).

"Karena konsumsi BBM bersubsidi ini pertalite lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Dimana 70 persennya konsumsi pertalite ini dikonsumsi oleh kendaraan roda empat," imbuhnya.

Abra menilai perubahan mekanisme distribusi berpotensi menekan angka salah sasaran pada penerima bantuan subsidi.

Ia menyebut tidak adanya pembatasan dan kemudahan untuk mengakses Pertalite, menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya kasus pendistribusian salah sasaran.

Abra menegaskan perlu adanya langkah konkret dari pemerintah untuk membenahi permasalahan ini, dengan mengubah mekanisme pendistribusian.

Baca juga:

- Pertamina Usul Ganti Pertalite dengan Pertamax Green 92

- Pemerintah Diminta Berhati-hati Jika Ingin Hapus Pertalite

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) mengusulkan agar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dihapus mulai 2024. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan penghapusan pertalite ini sejalan dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait BBM yang ramah lingkungan.

“Karena aturan KLHK itu menyatakan oktan number yang boleh dijual di Indonesia itu minimal 91,” kata Nicke Widyawati, saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII dikutip dari Youtube DPR RI, Rabu (30/8/2023).

Editor: Resky Novianto

• pertalite