Reshuffle di Ujung Pemerintahan Jokowi Dinilai Untungkan PDIP. Kenapa?

"kalau sebelumnya PDI Perjuangan dianggap terlalu ingin kelihatan powerful. Sekarang justru penilaian itu berbalik kepada Pak Jokowi,"

KBR, Jakarta- Isu reshuffle atau perombakan kabinet dikabarkan akan menyasar ke menteri-menteri dari Partai Nasdem dan PDIP. Pengamat politik menilai jika menteri dari PDIP dikeluarkan dari kabinet Joko Widodo-Maruf Amin, justru akan menguntungkan Partai berlambang banteng itu.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti menilai, PDIP akan semakin kuat sebagai oposisi saat di luar pemerintahan.

"Karena ini Justru menguntungkan orang dan partai yang akan di reshuffle. Khususnya kalau yang direshuffle adalah menteri-menteri dari PDIP Perjuangan. Itu artinya akan sangat menguntungkan, pertama karena memang menurut saya skenario PDIP Perjuangan itu memang menunggu kapan presiden akan mereshuffle mereka. Dengan begitu mereka bisa lebih konsentrasi untuk menjadi kekuatan oposisi kepada Presiden Jokowi khususnya," ujar Ray kepada KBR Media, Rabu (14/8/2024).

Baca juga:

• Bahlil Jadi Menteri ESDM, Jokowi: Katanya Siapa?

Direktur Eksekutif Lima Indonesia, Ray Rangkuti memperkirakan, perombakan kabinet merupakan momentum yang ditunggu PDIP untuk keluar dari pemerintahan. Kata dia, kondisi itu bisa dimanfaatkan PDIP untuk tidak ikut bertanggung jawab dalam merosotnya demokrasi.

"PDIP bisa menyatakan tidak bertanggung jawab atas kemerosotan aktivitas politik yang dianggap memerosotkan demokrasi. Maka dengan dikeluarkan menteri khususnya PDIP justru itu yang ditunggu," kata Ray.

Selain itu, Ray menilai perombakan kabinet bakal memunculkan spekulasi dari publik soal Jokowi yang kian arogan. 

"Jadi kalau sebelumnya PDI Perjuangan yang dianggap arogan, Ibu Mega yang dianggap terlalu ingin kelihatan powerful. Sekarang justru penilaian itu berbalik kepada Pak Jokowi, jadi Pak Jokowi yang mungkin akan dilihat sebagai orang yang tidak mau bersopan santun. Yang terlihat ingin menguasai semua hal dan itulah bagian dari keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh PDI Perjuangan," kata Ray.

Peluang Reshuffle

Isu perombakan menteri atau reshuffle kabinet kembali menguat setelah Airlangga Hartarto mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Presiden Joko Widodo pun tak menampik adanya kemungkinan kabinet kembali dikocok ulang. Jokowi mengatakan, dia masih berstatus sebagai Presiden RI hingga 20 Oktober 2024. Karena itu, pergantian kabinet masih bisa terjadi sesuai kebutuhan.

"(Isu reshuffle lagi pak?) Ada, ya kalau diperlukan, kalau diperlukan. Saya kan sudah ngomong dari dulu kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu," kata Jokowi kepada wartawan di IKN, Selasa (13/8/2024).

Jokowi menyebut, posisi Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian akan baik-baik saja.

"(Posisi pak Menko Airlangga apakah masih aman pak?) Kalau di bawah Kabinet Indonesia Maju, saya kira nggak ada masalah," kata Jokowi kepada wartawan usai meninjau kesiapan lapangan untuk HUT ke-79 RI di IKN, Selasa (13/8/2024).

Jokowi tidak menjawab pertanyaan wartawan soal isu bakal dicopotnya Arifin Tasrif dari jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Ia mempertanyakan sumber isu itu, dan menganggapnya sebagai isu liar yang tidak perlu dijawab.

Baca juga:

• Isu Reshuffle Kembali Muncul, Presiden Jokowi: Saya Masih Punya Hak Prerogatif

Menteri yang diisukan bakal dirombak yaitu Menteri ESDM Arifin Tasrif digantikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Posisi Bahlil kemudian diisi Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani.

Menanggapi isu tersebut, Menteri ESDM Arifin Tasrif meminta publik menunggu kebenaran atas rumor perombakan kabinet itu. Dia pun enggan mengomentari lebih jauh terkait isu reshuffle.

Selain itu, informasi yang beredar di media menyebutkan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dari PDI Perjuangan akan digantikan politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas.

Sedangkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya yang merupakan kader Nasdem, akan diganti politikus Partai Solidaritas Indonesia PSI yang juga Wakil Menteri ATR, Raja Juli Antoni.