NASIONAL

Pupuk dan Ketahanan Pangan

"Anggaran subsidi pupuk berkurang Rp10 triliun dalam empat tahun terakhir."

Heru Haetami, Astri Yuanasari, Reski Novianto

Pupuk dan Ketahanan Pangan
Ilustrasi: Petani menabur pupuk ke tanaman padi di Kabupaten Aceh Besar, Jumat (3/2/2023). (Foto: ANTARA/Khalis Surry)

KBR, Jakarta- Kalangan petani meminta pemerintah memperbaiki kebijakan pupuk bersubsidi. Sebab, distribusi pupuk bersubsidi masih menjadi masalah karena penyalurannya tidak tepat sasaran dan menyulitkan petani kecil.

Bahkan, Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Tani Indonesia (PTI), Ananda Bahri Prayudha menduga selama ini subsidi pupuk dinikmati pengusaha besar dan mafia. Sementara, petani-petani kecil kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

"Terbatasnya akses petani kita untuk memperoleh pupuk dan masalah transparansi proses penunjukan distributor dan pengecer ini juga perlu dilihat. Kalau soal akses petani untuk mendapatkan pupuk ini selama ini juga akan menjadi masalah. Banyak sekali petani di tingkat bawah itu yang mengeluh memang tidak mendapatkan akses untuk pupuk subsidi," kata Ananda kepada KBR, Rabu, (24/5/2023).

Pengurus DPP Pemuda Tani Indonesia, Ananda Bahri Prayudha menambahkan, mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi juga kerap meleset. Menurutnya, efektivitas pengawasan pupuk subsidi tidak berjalan efektif di lapangan. Ananda berharap pemerintah bisa memenuhi pupuk subsidi khusus petani kecil melalui basis data yang akurat.

Pupuk Unsur Krusial dalam Pertanian

Masalah pupuk bersubsidi sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Presiden Jokowi telah mengingatkan jajaran terkait agar menjaga ketersediaan pupuk bagi para petani, untuk menjaga produktivitas pertanian serta stabilitas pangan.

Sementara itu, Kementerian Pertanian mengakui pupuk merupakan komponen tanam pertanian yang krusial. Menurut Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi, ketergantungan pupuk kimia bersubsidi harus disiasati dengan penggunaan pupuk organik.

"Inilah memutar otak kita semua petani mencari solusi-solusi. Bagaimana supaya biaya produksi efisien, supaya bertani itu berkelanjutan dan ramah lingkungan dan bagaimana supaya produksi dan income petani bisa dicapai sehingga petani semangat lagi bertanam, bertanam. Kalau pupuk kimia sintetisnya mahal-mahal, sulit-sulit (langka), penggunaannya juga besar. Ini (salah satu) solusinya pupuk organik," kata Suwandi dikutip dari Youtube Propaktani-Ditjen TP, Rabu, (24/5/2023).

Data dari PT Pupuk Indonesia, alokasi pupuk bersubsidi 2023 ditetapkan sebesar 7,8 juta ton. PT Pupuk Indonesia mengeklaim telah menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 1,5 juta ton sejak awal tahun sampai 11 Maret 2023.

Anggaran Pupuk Terus Menurun

Sebagian kalangan anggota DPR mengkritik kebijakan pemerintah mengenai pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani.

Anggota Komisi bidang Pertanian DPR Slamet menyayangkan anggaran subsidi pupuk yang terus menurun. Anggaran subsidi pupuk berkurang Rp10 triliun dalam empat tahun terakhir. Pada 2019, anggaran pupuk mencapai Rp34 triliun, namun di 2023 turun menjadi Rp24 triliun.

Menurut Slamet, anggaran subsidi Rp24 triliun hanya bisa memenuhi sepertiga kebutuhan petani.

"Apa susahnya sih ngasih 70 triliun untuk petani kita? Sementara tidak susah untuk kemudian memberi subsidi kepada mobil listrik, kepada motor listrik. Ini kan kegalauan kita bukan sekadar di lingkungan, tapi kan memang ini masalah pangan itu kan masalah perut bangsa kita, perut rakyat kita, sekaligus juga terkait dengan kedaulatan bangsa kita," kata Slamet kepada KBR, Rabu, (24/5/2023).

Anggota Komisi bidang Pertanian DPR Slamet menambahkan, saat ini petani juga masih kesulitan beralih menggunakan pupuk organik. Pasalnya, kondisi tanah pertanian sudah terlalu akrab dengan pupuk kimia.

Pupuk Memengaruhi Produksi Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pemenuhan subsidi pupuk bagi petani turut disorot Pengamat Pertanian dari Universitas Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa.

Andreas mendorong pemerintah mendistribusikan pupuk tepat waktu dan sasaran. Menurut Andreas, ketersediaan pupuk akan sangat berpengaruh pada produksi pertanian dan ketahanan pangan.

"Itu kan tepat waktu juga kan yang penting sehingga ketika petani butuh pupuk tersebut tersedia dan itu merupakan salah satu kunci utama terkait dengan produksi pangan. Kalau pupuknya ada kata karena dari pemerintah ada tapi tidak tersedia tempat waktu ya juga akan pasti akan berpengaruh terhadap produksi," kata Andreas kepada KBR, Rabu, (24/5/2023).

Pengamat Pertanian IPB, Dwi Andreas menambahkan, ketersediaan pupuk subsidi saat ini masih belum mencukupi bagi petani. Ia menyarankan pemerintah mengubah skema pemberian pupuk subsidi dengan pemberian bantuan langsung kepada petani yang berhak.

Andreas yakin skema ini akan memperkecil celah penyelewengan anggaran pengadaan pupuk bersubsidi.

Baca juga:

Editor: Sindu

  • Pupuk Bersubsidi
  • Pupuk
  • Pertanian
  • DPR

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!