Puan Minta Nama Legislator Main Judi Online Diungkap ke Publik

"Sebutin namanya. Supaya nggak ada fitnah,"

KBR, Jakarta- Ketua DPR, Puan Maharani meminta nama anggota parlemen yang bermain judi online diungkap ke publik. Menurut Puan, pengungkapan itu dilakukan agar ada transparansi.

"Ya kalau memang itu ada ya sebutin namanya. Supaya nggak ada fitnah," kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, (2/7/2024).

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyebut ada dua anggota DPR yang diduga bermain judi online. Ketua MKD DPR RI, Adang Daradjatun menyebut, temuan dua nama itu usai satgas judi online menyurati DPR lantaran adanya ratusan anggota legislatif bermain judi online.

Temuan itu berdasarkan catatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Setelah surat resmi itu kita pelajari, memang ada dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat dilaporkan terduga bermain judi, dan sejumlah 58 karyawan daripada DPR RI. Oleh karena itu kita akan mendalami," kata Adang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, (2/7/2024).

Ketua MKD DPR RI, Adang Daradjatun menyebut total perputaran uang terkait judi online di lingkungan DPR RI mencapai Rp 1,926 miliar.

Baca juga:

• Polda DIY Tangkap 6 Influencer Promosi Judi Online
• 3 Operasi Khusus Satgas Untuk Berantas Judi Online
• Judi Online dengan Transaksi Tertinggi "Diraih" Jabar, Jakarta?

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan temuannya terkait judi online. Dalam laporannya, terdapat lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD terlibat judi online, dengan transaksi mencapai Rp25 M per Orang.

"Ya nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari seribu orang itu DPR, DPRD, sama kesekretariat kesekjenan itu ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63 ribu transaksi ya yang dilakukan oleh mereka-mereka itu. Dan angka rupiah bisa saya sampaikan? Angka rupiahnya hampir Rp25 miliar di masing-masing. Transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran. Itu agregat secara keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar juga," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat dengan Komisi Hukum, Rabu (26/6/2024).