NASIONAL
Presiden Memerintahkan KPK Pantau Penyelenggaraan Haji 2025
Ada sejumlah masalah yang perlu diperbaiki pada penyelenggaraan haji 2023 dan 2024.
AUTHOR / Hoirunnisa
-
EDITOR / Sindu
KBR, Jakarta- Presiden Prabowo memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau penyelenggaraan haji 2025. Perintah itu diungkap Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, yang juga ketua harian DPP Partai Gerindra.
"Presiden sudah meminta khusus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik, dan sudah dimonitor dengan baik," ujar Dasco saat rapat konsultasi dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa, (7/1/2024).
Wakil Ketua DPR yang sekaligus ketua Tim Pengawas Haji DPR 2025, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan sejumlah masalah yang perlu diperbaiki pada penyelenggaraan haji 2023 dan 2024.
Dasco mencontohkan, banyak jemaah haji yang mengalami air mampet saat di kamar mandi, makanan hilang dicuri, hingga harus jalan kaki jauh karena bus jemputan tak kunjung datang.
Kata dia, pembimbing haji yang seharusnya bertugas membimbing jemaah selama ibadah, justru sibuk ke mal di Arab Saudi.
"Itu jemaah haji yang harusnya ada pembimbing, pembimbingnya malah sibuk naik haji. Dan saya kalau ke mal, lebih banyak ketemu pembimbing hajinya di situ, yang orang Indonesia," kata Dasco.
Biaya Haji 2025
Sementara itu, Dasco menyebut Presiden Prabowo mengapresiasi upaya Kementerian Agama dan DPR menurunkan biaya haji hingga Rp55 juta di tengah kurs dolar yang meningkat. Per hari ini, nilai tukar mata uang garuda Rp16.180 per dolar Amerika, atau naik 0,11 persen.
Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) Haji DPR dan Kementerian Agama (Kemenag) telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1446 H atau 2025.
Bipih yang ditanggung jemaah Haji 2025 sebesar Rp55.431.750,78. Tahun lalu Bipih Rp56 juta per jemaah. Besaran angka tersebut disepakati dalam rapat antara Komisi VIII (Agama) DPR dan Kemenag di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, (6/1/2025).
Baca juga:
Komentar
KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!