NASIONAL

Prabowo Diminta Tinjau Ulang Pemangkasan Anggaran Infrastruktur dan Subsidi Transportasi

"Harus ada keseimbangan. Apa artinya mengajar pendidikan berkualitas, kesehatan yang baik namun lokasi aja sulit. Apakah mungkin di daerah tersebut akan sejahtera?," ujar Djoko

AUTHOR / Hoirunnisa

EDITOR / Resky Novianto

s
Ilustrasi Jalan tol layang. Foto: ANTARA

KBR, Jakarta- Presiden Prabowo Subianto diminta tidak memangkas anggaran infrastruktur dan subsidi transportasi.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengatakan program-program yang menyangkut pelayanan publik dasar termasuk keselamatan, transportasi umum, kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan jangan dikorbankan untuk membiayai makan bergizi gratis (MBG).

Hal itu sampaikan Djoko dalam surat terbuka MTI yang ditujukan untuk Presiden RI, Prabowo Subianto, menanggapi soal Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.

"Harus ada keseimbangan. Apa artinya mengajar pendidikan berkualitas, kesehatan yang baik namun lokasi aja sulit. Apakah mungkin di daerah tersebut akan sejahtera tanpa adanya infrastruktur dan transportasi yang memadai? sangat mustahil. Oleh sebab itu anggaran-anggaran untuk subsidi angkutan umum baik orang, maupun barang, moda transportasi darat, laut, udara jangan dikurangi," ujar Djoko kepada KBR, Minggu (2/2/2025).

Djoko menjelaskan penghematan anggaran juga terjadi pada sektor transportasi di Kementerian Perhubungan sebesar Rp 17,9 triliun. Dari anggaran semula Rp 31,5 triliun menjadi hanya menyisakan Rp 5,7 triliun.

Kata dia, itu hanya cukup untuk menggaji ASN Kemenhub dalam setahun, sementara pegawai honorer dirumahkan.

Djoko merinci, pemangkasan anggaran Rp 17,5 triliun, termasuk untuk subsidi transportasi, salah satunya untuk sektor perhubungan darat. Meliputi angkutan jalan, angkutan antar moda, angkutan barang, perintis penyeberangan, Roro Long Distance Ferry, angkutan perkotaan, dan angkutan perkotaan mendukung IKN.

"Sektor perhubungan udara juga terkena penghematan, mencakup angkutan perintis kargo, angkutan perintis penumpang, angkutan subsidi kargo, dan subsidi BBM penumpang, subsidi BBM kargo," jelas Djoko.

Selanjutnya, sektor perkeretaapian dengan subsidi KA Perintis di 6 lintas KA. Kemudian, juga sektor perhubungan laut, meliputi penyelenggaraan angkutan tol laut, angkutan perintis laut, dan kapal ternak.

Menurutnya, menuju Indonesia Emas 2045,infrastruktur dan transportasi menjadi kebutuhan dasar sebab menentukan kemajuan suatu wilayah dan berujung kesejahteraan masyarakat.

Baca juga:

Tambal Sulam Pemangkasan Anggaran?

Sebelumnya, Pemangkasan anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Sang Kepala Negara ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.

Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.

Pemotongan paling besar menyasar alat tulis kantor (ATK), yakni mencapai 90 persen. Sri Mulyani memberi tenggat waktu pelaporan efisiensi kepadanya paling lambat 14 Februari 2025, setelah dibahas dan disetujui DPR RI.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!