PP Muhammadiyah Terima Izin Kelola Tambang, Amien Rais: Tawaran Penuh Racun dan Bisa

"Bahwa Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran Jokowi yang tiga bulan lagi sudah akan lengser, yaitu tawaran penuh racun dan bisa,” ujar Amien Rais

KBR, Jakarta- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 1995-1998, Amien Rais mengaku marah saat mengetahui ormas yang pernah dipimpinnya itu menerima tawaran pemerintah untuk mengelola izin tambang.

Menurutnya, tawaran tersebut tidak boleh diterima karena dinilai penuh racun dan berbisa. Kata dia, uang dari hasil tambang itu juga sangat mungkin menimbulkan perselisihan di tubuh Muhammadiyah.

“Saya terhenyak kaget dan marah ya membaca berita PP Muhammadiyah yang corongnya paling aktif saudara Anwar Abbas bahwa Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran Jokowi yang tiga bulan lagi sudah akan lengser, yaitu tawaran penuh racun dan bisa,” ujar Amien Rais dalam kanal Youtube pribadinya, dikutip Minggu (28/7/2024).

Amien Rais juga menilai pernyataan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas yang menyebut bahwa Muhammadiyah akan menjadi pemain tambang yang tidak merusak lingkungan adalah celotehan yang menghina akal sehat.

Menurut Ketua Majelis Syura Partai Ummat ini, dunia pertambangan pasti akan mencemari lingkungan dan banyak diisi oleh mafia yang tak bermoral.

“Pertambangan batu bara di mana saja pasti menghancurkan lingkungan sampai tahapan ekoset, menghancurkan lingkungan hidup yang tidak akan bisa dipulihkan kembali,” ucapnya.

Baca juga :

- PP Muhammadiyah Terima Izin Kelola Tambang dari Jokowi

Sebelumnya, PP Muhammadiyah resmi menerima tawaran pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengelola pertambangan atau izin tambang.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan keputusan tersebut diambil karena telah melalui tahap analisis dan kajian secara komprehensif dengan melibatkan para pakar, termasuk internal pengurus Muhammadiyah.

Dalam kesepakatan ini pihaknya mengaku turut mempertimbangkan aspek-aspek sisi sosial, hukum, dan lingkungan selama dua bulan terakhir.

“Rapat pleno PP Muhammadiyah 13 Juli 2024 di kantor Jakarta, memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024,” ujar Abdul Mu'ti dalam konferensi pers, Minggu (28/7).

Abdul Mu'ti menegaskan pihaknya berkomitmen untuk memperkuat dan memperluas dakwah dalam bidang ekonomi, termasuk pengelolaan tambang.

Pihaknya berjanji akan mengelola tambang dengan baik dan melibatkan peran masyarakat sekitar untuk sama-sama mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut.