PKS Bilang Subsidi KRL Berbasis NIK Bikin Rumit

Penggunaan data NIK yang sensitif bisa berpotensi disalahgunakan atau mengalami kebocoran, yang akan merugikan masyarakat.

KBR, Jakarta - Anggota Komisi Perhubungan (V) DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Toriq Hidayat menyebut rencana subsidi KRL menggunakan NIK bakal rumit diterapkan.

Pernyataan itu disampaikan Toriq merespons rencana Kementerian Perhubungan menerapkan subsidi Kereta Rel Listrik (KRL) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Toriq menilai, skema NIK berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan yang merugikan pengguna KRL.

"Penggunaan NIK bisa menambah kerumitan dalam implementasi skema subsidi. Menurutnya, sistem verifikasi yang rumit dan kesalahan data NIK bisa menghambat akses masyarakat terhadap subsidi," jelas Toriq dalam keterangannya dikutip Senin, 02 September 2024.

Dia mengkhawatirkan soal risiko privasi dan keamanan data dalam penerapan skema ini. Penggunaan data NIK yang sensitif bisa berpotensi disalahgunakan atau mengalami kebocoran, yang akan merugikan masyarakat.

"Selain itu, kami menilai skema subsidi berbasis NIK mungkin tidak cukup fleksibel menangkap dinamika sosial-ekonomi masyarakat. Perubahan kondisi ekonomi masyarakat bisa membuat subsidi tidak merata dan memperlebar ketimpangan sosial di Jabodetabek," ujarnya.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, Toriq mengusulkan beberapa langkah yang dianggap lebih efektif. Pertama, integrasi skema subsidi dengan data kesejahteraan sosial, seperti bansos atau PKH, agar subsidi lebih tepat sasaran.

“Yang lainnya, penerapan subsidi berbasis tingkat pendapatan yang lebih adil dan penguatan infrastruktur digital serta sistem verifikasi. Kami hanya ingin memastikan bahwa subsidi dapat diakses secara efisien dan aman oleh masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya.

Subsidi KRL Berbasis NIK?

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyampaikan wacana pemberian subsidi KRL Jabodetabek menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada 2025.

"Itu belum. Masih wacana. Kita lagi studi bagaimana semua angkutan umum bersubsidi itu digunakan oleh orang yang memang pantas untuk mendapatkan, bahwa nanti kalau ada NIK, ya, itu masih wacana. Masih studi," tutur Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kamis, seperti dikutip KBR dari Kantor Berita ANTARA, Senin, 2 September 2024.

Rencana subsidi KRL berdasarkan NIK mencuat ke publik setelah ada pemberitaan sejumlah media beberapa waktu terakhir. Pemberitaan itu mengutip Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 yang diserahkan pemerintah ke DPR untuk dibahas.

Salah satu isinya ialah tentang perubahan sistem subsidi moda kereta api, termasuk KRL Jabodetabek. Salah satu tujuannya untuk perbaikan kualitas pelayanan.

Baca juga:

Libur Lebaran, Penumpang KRL Yogya-Solo Pecah Rekor