Pertemuan Jokowi-Surya Paloh, Upaya Redam Hak Angket?

Berbagai spekulasi dan analisis muncul terkait pertemuan Presiden Joko Widodo dan Surya Paloh yang digelar di Istana, empat hari setelah pencoblosan.

KBR, Jakarta - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendatangi Istana Negara, empat hari setelah hari pemungutan suara Pemilu 2024. Ia bertemu Presiden Joko Widodo selama satu jam sambil makan malam.

Pertemuan itu menjadi perhatian publik karena dalam pemilu 2024, Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden dan menjadi lawan Prabowo Subianto, calon presiden yang selama ini mendapat perlakuan istimewa dari Jokowi.

Presiden Jokowi mengakui adanya pertemuan tersebut.

“Pertemuan politik biasa, bicara masalah politik juga biasa. Saya kira dua-duanya, ya tidak perlu lah siapa yang mengundang, enggak perlu, yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat perpolitikan kita bagi negara, saya kira yang terpenting itu,” kata Jokowi usai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RS PPN) Panglima Besar Soedirman dan 20 Rumah Sakit TNI, di RSPPN, Jalan RC Veteran Raya, Bintaro, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2024).

Jokowi mengatakan pertemuannya dengan Surya Paloh hanya menjadi penghubung atau penjembatan bagi para pihak.

“Itu sebetulnya saya hanya menjadi jembatan yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Kalau urusan politik itu urusan partai-partai,” ujar Jokowi.

Baca juga:

• Diklaim Jadi Jembatan untuk Semua, Pertemuan Jokowi-Surya Paloh

Ketua DPP Partai Nadem, Willy Aditya menyebut pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi membahas dinamika politik tanah air. Menurutnya, pertemuan itu adalah pertemuan biasa karena Nasdem selama ini menjadi partai pengusung Jokowi sebagai presiden selama dua periode.

“Pertemuan Pak Surya dengan Pak Jokowi ini bukan hal yang baru lah, tentu kita harus melihat dengan perspektif yang bagaimana komunikasi itu menjadi bagi sebuah proses silaturahmi kedua belah pihak dan bagaimana saling memberikan pandangan satu sama lain, jadi ya berdialog. Berdialog adalah sebuah medium untuk saling memberi pandangan tentu diskusi yang satu jam itu benar-benar melahirkan banyak hal,” jelas Willy di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Minggu (18/2/2024).

Tapi pertemuan Surya Paloh dan Jokowi di luar sepengetahuan dua partai lain pendukung Anies Baswedan, yaitu PKB dan PKS.

Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah mengatakan Nasdem tidak berkoordinasi dengan partai pendukung lain terkait pertemuan itu.

“Kalau (pertemuan) itu kita juga enggak tahu, jadi itu tidak ada istilahnya pamit atau harus ngomong kepada kami, jadi Pak Surya Paloh yang saya kira bisa menjawab, Kita masih fokus untuk mengawal perolehan Anies-Muhaimin (Amin) dan berbagai laporan yang kita terima ya dari berbagai titik ya soal adanya kecurangan yang TSM itu dan kita juga mengawal suara pilegnya PKB sendiri jadi itu yang terpenting hari ini,” kata Luluk kepada KBR, Senin (19/2/2024).

Luluk mengatakan pertemuan Surya Paloh dan Joko Widodo tidak merepresentasikan sikap dari pasangan Anies-Muhaimin.

“Jadi yang kaitannya dengan pertemuan-pertemuan politik dengan presiden misalnya bagi PKB kita enggak tahu urgensinya apa. Jadi yang bisa menjawab tentu Pak Surya Paloh. Namun demikian tidak berarti beliau merepresentasikan kepentingan Anis-Cak Imin (Amin) secara keseluruhan,” jelasnya.

Berbagai spekulasi dan analisis muncul mengenai pertemuan itu. Ada yang menduga Nasdem kemungkinan bergabung dalam barisan partai pendukung Prabowo-Gibran yang saat ini unggul dalam perolehan suara pemilu.

Sementara itu, pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti menyebut ada maksud lain dari pertemuan Jokowi dan Surya Paloh, dan masing-masing punya kepentingan.

Ray Rangkuti menyebut salah satu tujuan pertemuan itu untuk menghadang wacana usulan pengajuan hak angket dugaan kecurangan pemilu. Usulan hak angket itu disuarakan calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.

“Saya kira presiden itu sudah baca gelagat angket ini bakal terjadi, maka buru-buru panggil Pak Surya Paloh datang ke istana untuk mengingatkan merayulah kembali supaya jangan dulu lah angket-angketan ya kan, nanti ini ada beberapa menteri yang akan pergi, Nasdem dapat lah dua atau tiga menteri. Kira-kira mungkin seperti itu,” kata Ray yang juga Direktur Ekekutif Lingkar Madani, Senin (19/2/2024).

Baca juga:

• Usul Hak Angket Kecurangan Pemilu, PDIP: Mungkin Maret
• Jokowi: Jangan Teriak Curang, Jika Ada Bukti Langsung Bawa ke Bawaslu dan MK

Ray Rangkuti menggaris bawahi pernyataan Jokowi yang mengaku sebagai penghubung atau penjembatan. Ray menafsirkan Jokowi meminta Nasdem agar dapat menjadi penjembatan bagi upaya meredam kemungkinan lahirnya angket tersebut.

Menurut Ray, kekuatan suara partai-partai pendukung Anies dan Ganjar di parlemen masih cukup untuk menggolkan hak angket, meski tanpa dukungan Nasdem. Karena syarat pengajuan hak angket adalah diajukan 25 anggota DPR dari lebih dari 1 partai.

Editor: Agus Luqman