Dengarkan

KBR, Jakarta - Pemerintah bakal menambah alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, mencapai kisaran Rp727 triliun hingga Rp761 triliun. Artinya, jika mengacu pada kisaran tertinggi, maka Rencana anggaran pendidikan pada 2026 dapat meningkat sekitar 5% dari pagu anggaran pendidikan pada 2025 yang tercatat sebesar Rp724,3 triliun.

“Tahun 2026, anggaran pendidikan diperkirakan akan mencapai Rp727 triliun hingga Rp761 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Paripurna DPR RI Selasa (20/5/2025).

Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S.

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran dengan kisaran tersebut ditujukan untuk meningkatkan akses, kualitas dan menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Namun, soal tambahan anggaran pendidikan, pengamat pendidikan Ina Liem menganggap bukan besar atau kecilnya persentase yang menjadi poin utama. Menurutnya, besarnya anggaran seharusnya disesuaikan dengan target yang ingin dicapai oleh negara dan bagaimana target tersebut terintegrasi dengan program di kementerian lainnya.

"Tetapi yang jauh lebih penting, adalah aspek value for money, apakah anggaran tersebut menghasilkan capaian yang sepadan dan sudah digunakan secara efisien," tegas Ina Liem kepada KBR, Senin (26/5/2025).

Foto: Pengamat pendidikan Ina Liem

Selain itu, di luar penambahan anggaran, ia meminta pemerintah serius dalam membenahi kebocoran anggaran yang selama ini masih banyak terjadi.

"Dengan menutup kebocoran tersebut, sebenarnya kita bisa mengoptimalkan anggaran yang ada tanpa harus selalu menambah anggaran. Pengelolaan yang efisien dan berbasis kebutuhan akan jauh lebih berdampak bagi kualitas pendidikan kita," ujarnya.

Sebelumnya, alokasi pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 juga disebut-sebut Presiden Prabowo Subianto sebagai yang tertingi sepanjang sejarah.

“Saya kira pertama kali dalam sejarah Indonesia, alokasi pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 adalah yang tertinggi dalam sejarah RI,” ujar Prabowo saat memberi sambutan pada Hari Guru Nasional 2024 di Velodrome Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).

Dalam kunjungan ke SDN Cimahpar 5 Bogor, Presiden kembali menyinggung anggaran pendidikan RI dibandingkan dengan negara lain.

“Kalau tidak salah, APBN paling tertinggi mungkin 22 persen. Kami bandingkan dengan negara lain. Negara India saja nomor satu pertahanan,” katanya pada Jumat (2/5/2025).

Sementara, Indonesia Corruption Watch (ICW) memiliki catatan terkait alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2025.

ICW menilai, jika program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikeluarkan dari perhitungan, maka alokasi pendidikan sebenarnya hanya sebesar Rp651,61 triliun atau sekitar 18 persen dari APBN. Persentase itu lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Karena itulah, senada dengan ICW, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB Unair) Surabaya Mochammad Thanthowy Syamsuddin menganggap program MBG bukan bagian dari pendidikan.

Foto: Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB Unair) Surabaya Mochammad Thanthowy Syamsuddin

"Dia menyebut itu 22 persen karena memasukkan MBG pada anggaran pendidikan. Tapi secara substansi dan fungsi, itu nggak valid. Karena MBG itu bukan program anggaran pendidikan, tapi itu adalah program makan yang sebenarnya lebih bisa disebut sebagai program sosial. Itu tidak ada kaitannya langsung dengan peningkatan kualitas pengajaran, cara pendidikan, dan peningkatan kompetensi guru, kesejahteraan guru dan dosen," kata Thanthowy kepada KBR, Jumat (23/5/2025).  

Sebagai solusi, Thanthowy menyarankan agar MBG dikeluarkan dari pos pendidikan dan dikembalikan ke sektor yang relevan, seperti kesehatan atau bantuan sosial.

"Nah, hitungan saya sama dengan ICW, 18 persen lebih tepatnya di angka 18,73 persen. Tapi, di bulan Januari lalu kan kita punya impact nomor 1 2025 yang semuanya dipotong. Jadi kalau dengan MBG itu sebenarnya, ketika seluruh anggaran itu sudah dipotong, dan kita tetap mengacu pada anggaran pendapatan belanja negara di 2025, dengan MBG itu sebenarnya hanya 18 persen. Tapi ketika MBG itu dikeluarkan, itu menjadi 16,77 persen," ungkapnya. 

Ia menambahkan, anggaran pendidikan, mestinya digunakan untuk:
• Pembangunan sekolah di daerah tertinggal
• Kesejahteraan dan pelatihan guru/dosen
• Beasiswa dan akses pendidikan tinggi
• Pemerataan sekolah negeri di seluruh wilayah
• Riset dan pengembangan perguruan tinggi

Dikutip dari laman kemenkeu.go.id, Pada APBN 2025, anggaran pendidikan mencapai RP724,3 triliun. Dari total angka tersebut, sebesar Rp297,2 triliun merupakan anggaran yang disalurkan melalui Belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 20,4 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada 1,1 juta mahasiswa, serta Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk 477,7 ribu guru nonPNS.

Foto: Seorang guru menyampaikan materi saat kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Kudus 2, Lumajang, Jawa Timur, Senin (19/5/2025). ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya

Berikutnya, sebesar Rp347,09 triliun dialokasikan melalui Transfer ke Daerah yang dipakai untuk pengeluaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 43,4 juta siswa, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD untuk 6,1 juta peserta didik, TPG untuk 1,5 juta guru Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan untuk revitalisasi 14.690 sarana pendidikan dan 21 unit perpustakaan daerah.

Pemerintah juga menganggarkan Rp80 triliun anggaran pendidikan melalui pembiayaan untuk beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kepada 49.971 orang (kumulatif), beasiswa Gelar dan Non Gelar kerja sama dengan Kemendikbudristek dengan Kemenag, serta pendanaan riset.

Hingga 28 Februari 2025, anggaran pendidikan pada APBN 2025 telah terealisasi sebesar RP76,4 triliun atau 10,6% dari APBN.

Baca Juga:

- Darurat Pendidikan: Siswa SMP Tidak Bisa Membaca, Pemerintah Bisa Apa?

- Prabowo Ingin Digitalisasi Pendidikan Diterapkan Sejak TK dan SD