Pastor John Jonga menekankan, masyarakat Papua harus diberikan penjelasan terkait siapa saja yang diberi amnesti dan abolisi oleh pemerintah.
Penulis: Astri Septiani
Editor: Muthia Kusuma
KBR, Jakarta- Tokoh agama Papua, Pastor John Jonga mendorong pemerintah untuk melakukan dialog terlebih dahulu dengan masyarakat asli Papua, terkait rencana pemberian amnesti dan abolisi kepada narapidana yang terlibat dalam konflik Papua.
Pastor John Jonga menekankan, masyarakat Papua harus diberikan penjelasan terkait siapa saja yang diberi amnesti dan abolisi oleh pemerintah.
"Pertanyaan banyak orang juga, yang berkonflik itu sebenarnya siapa? Apakah kedua belah pihak itu setuju dengan memberikan pengampunan atau amnesti kepada pelaku? Ataupun juga korban macam begitu. Jadi pemahaman tentang amnesti ini masih pada tataran konsep kah? Atau harus dibicarakan secara menyeluruh seluruh komponen atau pihak-pihak yang merasa dirinya menjadi korban dan merasa dirinya sebagai pelaku. Selama ini kan belum jelas," kata Pastor John kepada KBR (23/01/25).
Tokoh agama Papua, Pastor John Jonga menambahkan, masyarakat Papua telah lama mendorong adanya dialog dengan pemerintah pusat. Namun hingga saat ini, pemerintah dinilai belum menganggap dialog tersebut sebagai kebutuhan.
Pastor John berharap dialog antara masyarakat asli Papua dan pemerintah dapat segera terlaksana, karena menurutnya, dialog akan menjadi langkah awal yang penting dalam menyelesaikan konflik Papua, termasuk terkait amnesti.
"Apakah melalui amnesti, atau penyelesaian dengan baik. Bisa saja. Tapi harus sepakat dalam satu komitmen bersama sebagai warga negara, pihak yang berkorban, dan pihak yang berkuasa atau pemerintah," ujar Pastor John.
Baca juga:
Pastor John juga menilai bahwa konflik Papua sudah berlangsung terlalu lama tanpa adanya penyelesaian yang memadai. Ia mendorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat memprioritaskan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua, yang hingga kini belum dituntaskan oleh pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, meskipun pemerintahan Jokowi sudah memulai langkah-langkah penyelesaian, hasilnya belum memadai.
"Karena itu dulu juga sudah dimulai oleh Jokowi tetapi tidak tuntas tentang bagaimana penyelesaian pelanggaran HAM berat yang ada di Papua atau secara umum seluruh di Indonesia. Memang itu kan tidak tuntas. Hanya bentuk tim kemudian ada rapat tapi penyelesaiannya belum selesai sampai dengan sekarang," kata Pastor John kepada KBR (23/01/25).
Pastor John mengusulkan agar pemerintah menyelesaikan persoalan konflik Papua dari akar masalahnya. Salah satu langkah yang dianggap penting adalah melakukan dialog langsung dengan masyarakat asli Papua. Pastor John juga berharap agar Presiden Prabowo dapat membentuk kementerian khusus yang bertugas menampung aspirasi masyarakat serta menyelesaikan konflik dan pelanggaran HAM di Papua secara lebih komprehensif.
Baca juga:
