PBNU Ungkap Biang Kerok Maraknya Kasus Bullying di Pesantren

"Berbagai macam kasus terjadi karena memang tidak ada governance, tidak ada kontrol, tidak ada alat untuk membuat standar dan lain sebagainya."

KBR, Yogyakarta- Kasus kekerasan seksual dan bullying yang marak terjadi di pesantren menjadi sorotan serius. Rentetan kasus kekerasan di lembaga pendidikan berbasis agama itu menunjukkan betapa rentannya santri menjadi korban kekerasan, ketika tidak ada mekanisme pelaporan yang jelas dan perlindungan yang memadai.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf menilai, ketiadaan sistem pengawasan yang efektif atau governance yang jelas di banyak pesantren menjadi salah satu faktor penyebab. Padahal, kata dia, jumlah pesantren di Indonesia sangatlah banyak, yakni lebih dari 40 ribu pesantren dengan santri yang menetap sebanyak 12 juta orang.

"Berbagai macam kasus terjadi karena memang tidak ada governance, tidak ada kontrol, tidak ada alat untuk membuat standar dan lain sebagainya. Sehingga kasus-kasus ini atau banyak masalah-masalah yang lain saya kira dengan mudah bisa muncul di lingkungan pesantren. Ini menjadi kepentingan mendesak sekali (adanya governance-red)," katanya usai mengisi Simposium Pesantren di FISIPOL UGM Yogyakarta, Selasa (8/10/2024).

Gus Yahya menjelaskan PBNU sudah hampir setahun ini memiliki inisiatif untuk mengatasi masalah tersebut. Harapannya, pemerintah akan menyediakan ruang untuk lebih lanjut membangun governance dunia pesantren.

"Supaya bisa lebih kita atur, kita tata dengan lebih baik sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan yang lain seperti sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan formal lainnya. Pesantren butuh itu, nggak boleh kita biarkan," ujarnya.

Baca juga:

• Wapres Dorong Ekonomi Syariah Masuk Kurikulum Pesantren

Gus Yahya mengungkap, langkah-langkah pengembangan pesantren sangat erat kaitannya dengan keberlanjutan. Mengingat, pilar utama pendidikan ini berusaha membina generasi muda yang berdaya saing global.

Menurutnya, aspirasi terkait keberlangsungan sejalan dengan pendirian jami’iyyah Nahdlatul Ulama karena gagasan terkait keberlanjutan sosial diperkenalkan oleh para ulama sejak dahulu.

“Gagasan tentang kelangsungan telah lama dipertimbangkan oleh para ulama, karena mereka memiliki cita-cita jangka panjang dengan model dan kendaraan perjuangan yang sustainable,” ungkapnya.

Keberlanjutan pesantren ini, lanjut Gus Yahya, terus diupayakan karena dorongan perubahan struktur masyarakat. Tantangan yang membutuhkan pendekatan relevan ini kemudian mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan masyarakat (community development), sehingga bisa mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih baik.

“Kita tidak mungkin hanya berpikir pada satu ruang terbatas saja di dalam masyarakat itu, tanpa mempertimbangkan konteks keseluruhan. Oleh karena itu, muncul inovasi-inovasi community development untuk membangun kapasitas pembangunan ekonomi pesantren yang mandiri,” jelasnya.

Baca juga:

• Perundungan Makin Mengkhawatirkan, Sekolah Tak Lagi jadi Tempat Aman Bagi Siswa

Di lain pihak, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama DIY, Ahmad Bahiej, menekankan pesantren memiliki peran penting sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan ilmu. Selain itu, kata dia, pesantren juga berusaha melahirkan santri yang mutafaqqih fiddin wa faqih fi mashalihil khalqi, yaitu ahli dalam agama juga menguasai ilmu terkait kemaslahatan umat manusia.

“Pesantren membentuk karakter insan yang disiplin, riyadhoh, sederhana, dan penuh tanggung jawab. Hal ini kemudian menjadi bekal untuk mempersiapkan generasi yang siap berkompetisi di era globalisasi,” jelasnya.

Menurut Ahmad, peran strategis tersebut memerlukan pengembangan pesantren yang komprehensif agar dapat beradaptasi dengan tantangan zaman dan tetap menjadi lembaga pendidikan unggul.

"Ada tiga langkah dalam pengembangan pesantren, di antaranya meningkatkan kualitas pendidikan termasuk tenaga pendidik dan kurikulum yang sesuai, mensinergikan antara pesantren, pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha untuk mengembangkan ekonomi mandiri, serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat," imbuhnya.