Pansus Haji Jangan Basa-basi

Penyelenggaraan haji tahun ini menyisakan sederet temuan masalah serta keluhan dari banyak jemaah haji Indonesia.

KBR, Jakarta - Penyelenggaraan haji tahun ini menyisakan sederet temuan masalah serta keluhan dari banyak jemaah haji Indonesia. 

Salah satu jemaah haji kloter 21 JKS, Tutik mengeluhkan kapasitas toilet yang tidak memadai.

"Cuma kendalanya di Mina kamar mandinya, antriannya panjang dan banyak jamaah yg tidak disiplin buah pembalut dan pempers, botol sembarangan. Yang perlu di tingkatkan untuk penyelenggaraan ibadah haji ditahun ini konsumsi makan, akomodasi, makanan kecil dan buah, minuman. Kamar mandi di Mina mohon ditambah jumlahnya. Khusus jamaah diimbau agar menjaga kebersihan," ujar Tutik kepada KBR Media, Selasa (18/6/2024).

Tutik mendorong perbaikan akomodasi jemaah calon haji. Ia meminta pemerintah khususnya penyelenggara haji lebih meningkatkan pengawasan dan memberikan fasilitas yang memadai.

Dorongan Pembentukan Pansus Haji

Sorotan tak hanya datang dari jemaah. Tim Pengawas Haji bentukan DPR juga menemukan banyak temuan. Mulai dari pelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi, pelayanan kesehatan dan lain-lainnya.

Timwas Haji DPR pun mendesak pimpinan DPR membentuk Panitia Khusus atau Pansus untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024.

Dorongan antara lain disampaikan Anggota Timwas Haji dari Komisi bidang Agama DPR, MF Nurhuda Yusro pada rapat Paripurna DPR.

"Maka kami dari beberapa anggota DPR telah mengusulkan dibentuknya panitia khusus penyelenggaraan ibadah haji.Kepada pimpinan Mohon untuk disetujui dan diperintahkan untuk ditindaklanjuti di tingkat Paripurna. Mengingat tinggal sedikitnya masa sidang DPR periode ini, kami siap untuk membahas di masa reses dan ini tidak melanggar aturan selama mendapatkan izin dari para pimpinan," kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta (4/7/2024).

Nurhuda berharap anggota DPR periode ini bisa memberikan warisan untuk kebahagiaan calon jamaah haji yang akan datang berupa perubahan ekosistem ibadah haji. 

Ia berharap Pansus melahirkan rekomendasi yang sempurna dan mengikat, demi perbaikan layanan haji.

Anggota Timwas Haji DPR lainnya, John Kennedy Azis menilai masalah penyelenggaraan haji terus berulang tiap tahun dan butuh penyelesaian menyeluruh.

"Over, tenda over capacity di Mina. Tenda over capacity di Arafah. Makanan dan transportasi di selama di Arab Saudi. Itu adalah suatu permasalahan yang tahun ke tahun tidak ada penyelesaiannya oleh pemerintah. Dan ini juga sudah pada rapat kami pada tanggal 12 Juni yang lalu di Arab Saudi yang ketika itu juga dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Bapak Lodewijk,   kami bersepakat untuk membuat Pansus untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tentang haji ini," kata John Kennedy, (4/7/2024).

Baca juga:

• Komnas Haji: Belum Mendesak Bentuk Pansus Haji di DPR
• Jemaah Keluhkan Pelayanan Penyelenggaraan Haji 2024

Disetujui DPR, didukung Kemenag

Desakan pembentukan Pansus disambut baik Pimpinan DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengatakan pimpinan menyetujui pembentukan Pansus Haji.

"Saya kira karena Pak Lodewijk sudah mengatakan buat Pansus, kami menyetujui untuk dibuat Pansus," kata Gobel.

Kementerian Agama tidak mempersoalkan pembentukan Pansus Haji oleh DPR. Juru bicara Kementerian Agama Anna Hasbie mengatakan pengawasan pemerintah termasuk soal urusan penyelenggaraan haji memang bagian dari tugas DPR.

Kendati demikian, Anna menilai ada asumsi yang keliru misalnya terkait keluhan kekurangan petugas kesehatan. Anna mengatakan, petugas kesehatan untuk ibadah haji tidak direkrut oleh Kementerian Agama melainkan Kementerian Kesehatan.

“Berarti kan pernyataan mereka bahwa ada petugas medis yang direkrut Kementerian Agama, kan salah sama sekali. sSaya enggak tahu itu mereka informasi dapat dari mana. Kalau lihat pertanyaan-pertanyaan dengan asumsi yang salah ini, maka memang bagus kalau ada Pansus. Sehingga Pansus bisa tahu, sebetulnya mana yang riil masalah, jadi enggak cuman asumsi,” kata Anna Hasbie kepada KBR, Selasa (18/6/2024).

Anna mengakui ada kekurangan jumlah petugas kesehatan pada penyelenggaraan haji tahun ini. Meski begitu, ia mempertanyakan kritik soal banyaknya masalah pada penyelenggaraan haji. Alasannya, belum ada tolok ukur yang objektif.

Pansus haji jangan smpai jadi alat kompromi kepentingan

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI), Ismed Hasan Putro mangapresiasi niat DPR membentuk Panitia Khusus Haji. 

Namun Ismed mempertanyakan keseriusan pembentukan Pansus itu dalam menyelesaikan masalah. Ismed mengatakan permasalahan haji yang ditemukan Tim Pengawas DPR RI sudah berulang tiap tahun.

“Maka pansus ini bukan hanya menyoroti soal pelaksanaan hajinya tetapi juga regulasi terkait pelaksanaan itu sendiri misalnya mestinya pengawas itu tidak hanya DPR tapi juga melibatkan elemen-elemen lain dalam masyarakat yang punya sikap kritis konsisten karena jangan sampai nanti ini hanya menjadi alat kompromi kepentingan-kepentingan yang publik tidak tahu,” kata Ismed kepada KBR, Selasa (18/6/2024).