Pakar Ingatkan Jokowi Jangan Pilih Pansel KPK Abal-Abal

Jokowi juga diingatkan untuk tidak cawe-cawe.

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo diingatkan untuk tidak memilih Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) bermutu rendah. Saran itu disampaikan Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar.

"Iktikad presiden untuk memperbaiki KPK itu bisa dilihat dari panselnya. Itu jelas bisa diukur. Tatkala panselnya dibuat abal-abal, itu biasanya hasilnya juga abal-abal. Kalau panselnya dibuat lebih baik, pasti maka hasilnya akan lebih baik. Biasanya terjadi begitu. Nah, dalam berbagai proses pansel yang kita perhatikan, setiap panselnya abal-abal, ya, di ujungnya menjadi seperti ini," ucap Zainal dalam diskusi daring, Minggu, (12/5/2024).

Alasannya kata dia, pemilihan Pansel KPK berpengaruh terhadap kinerja pemberantasan korupsi di masa mendatang.

"Paling tidak misalnya kalau kita berangkat dari kasus 2019, apalagi karena berbagai cerita di belakangnya," sambungnya.

Pakar Hukum Tata Negara dari UGM Zainal Arifin Mochtar juga mengingatkan Presiden Jokowi tidak cawe-cawe dalam pemilihan komisioner KPK. Dia mewanti-wanti Jokowi tidak mengintervensi atau menitipkan calon tertentu untuk lolos.

"Karena kita tahu bagaimana dulu 2019 terpilih, mana yang lebih dikedepankan, mana yang diinjak, mana yang ditutup, dan sebagainya dalam proses pemilihan," ujarnya.

Dinamika Pansel KPK 2015-2019

Salah satu Anggota Pansel Pimpinan KPK 2015-2019 Natalia Soebagjo menilai pembentukan pansel sangat penting bagi pemberantasan korupsi ke depan. Kata dia, selama ini publik hanya terfokus pada pemilihan komisioner KPK, tanpa memerhatikan komposisi pansel.

"Pada 2015, saya kira Presiden Jokowi pada waktu memilih pansel di mana saya hadir diberi tugas untuk menjadi anggota, pada waktu itu beliau masih sangat terbuka pada masukan dari masyarakat. Di pansel kemudian setelah itu, tampaknya beliau tidak terlalu memerhatikan masukan dari masyarakat. Pada waktu itu situasi politik juga sangat panas," ujarnya.

Natalia mengatakan, tahun ini merupakan kesempatan terakhir bagi Jokowi untuk membuktikan keseriusan dalam memberantas korupsi sebelum lengser dari jabatan kepala negara.

Diumumkan Bulan Ini

Jokowi akan mengumumkan pembentukan Pansel KPK pada bulan ini. Sebab, masa jabatan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas lembaga antirasuah akan berakhir akhir tahun ini.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan pembentukan pansel masih dalam proses. Berdasarkan ketentuan, presiden akan membentuk panitia seleksi untuk menyaring pimpinan KPK periode berikutnya.

Pansel akan bertugas menyeleksi para calon pimpinan KPK sebelum diserahkan kepada DPR. Lalu, Komisi Hukum DPR akan melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test untuk menentukan calon pimpinan baru KPK.

Baca juga:

• ICW: Pansel Capim KPK Rawan Konflik Kepentingan

Editor: Sindu