Mudik 2025, Pemerintah Diminta Beri Jaminan Keselamatan dan Kenyamanan

"Perlu disiapkan oleh pemerintah bagaimana dorongan untuk menyediakan angkutan umum publik seperti bus, kereta api, menambah frekuensi,"

KBR, Jakarta- Pengamat transportasi dan peneliti senior dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Revy Petragradia meminta pemerintah meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemnagku kepentingan baik itu aparat keamanan dan pemerintah daerah, untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan mudik 2025. Revy meminta kebijakan yang dilakukan harus bisa memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

"Kita melihat bahwa dalam lima tahun ke belakang koordinasi antara berbagai pihak khususnya penyelenggara regulator ini sudah cukup baik. Kita bisa melihat bahwa angka kecelakaannya pun bisa dikatakan cenderung untuk rendah, namun memang kalau kita berbicara tentang keselamatan, satu dua orang masih tetap itu juga kerugian yang sangat besar. Jadi bagaimana pemerintah bisa memberikan pengaturan yang baik? Nah hal inilah yang memang perlu dikoordinasikan antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya di daerah-daerah yang selama ini menjadi tujuan mudik seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain-lain, karena memang titik-titik inilah seperti jalan tol ataupun Pantura yang selalu menjadi langganan digunakan untuk lalu lintas angkutan lebaran," kata Revy kepada KBR, Jumat (14/3/2025).

Revi berharap pemerintah terus memberikan layanan angkutan umum yang terbaik.

"Kita bisa bayangkan kalau semuanya menggunakan kendaraan pribadi pastinya itu jalan tol semua akan berhenti kendaraannya. Nah ini yang memang perlu disiapkan oleh pemerintah bagaimana dorongan untuk menyediakan angkutan umum publik seperti bus, kereta api, menambah frekuensi, menambah pesawat-pesawat charter, dan lain-lain, ini menjadi didorong oleh pemerintah. Selain itu kebijakan untuk distribusi masyarakat yang mudik baik itu yang bepergian maupun yang nanti akan kembali ke rumah itu juga bisa dilakukan salah satunya dengan work from home atau work from anywhere, ini yang salah satu didorong. Memang yang menjadi tanda tanya adalah mungkin kalau PNS bisa diatur oleh pemerintah, tapi kalau swasta, nah ini memang harus dikoordinasikan, apakah itu dengan asosiasi pengusaha ataupun seperti apa, yang mendorong swasta-swasta agar memang diberikan keleluasaan untuk pergi ataupun kembali ke rumahnya." Ujar dia.

Dia berharap pemerintah meningkatkan penyediaan angkutan gratis terutama untuk pemudik yang menggunakan motor.

"Angkutan lebaran ini kan didominasi oleh angkutan pribadi baik itu mobil maupun sepeda motor. Dari tahun-tahun sebelumnya pemerintah berusaha bagaimana mendorong agar masyarakat yang biasa menggunakan sepeda motor itu berpindah menggunakan angkutan publik, salah satunya dengan bus ataupun dengan kereta. Nah cuman yang menjadi fokusnya adalah bahwa saat ini angkutan gratis itu juga mulai terbatasi, karena memang tekanan yang terjadi di ekonomi kita, mungkin juga pihak perusahaan juga "enggan" untuk memberikan angkutan ini. Nah inilah peran pemerintah bagaimana bisa mengoptimasi bisnis yang memang biasa digunakan di pemerintah untuk angkutan umum ataupun angkutan lebaran, sehingga titik-titik bus bus gratis itu bisa sangat ditingkatkan." Pungkasnya.

Baca juga:

• Bukan Program Prioritas Alasan Pemkot Malang Tiadakan Mudik Gratis
• Kapolri: Puncak Mudik 28-30 Maret, Arus Balik 5-7 April

Sebelumnya Kementerian Perhubungan memperkirakan sebanyak 146,48 uta orang dari total penduduk, akan melakukan perjalanan mudik selama periode Lebaran 2025.

"Seperti biasanya, Kemenhub sebelum lebaran, kami selalu melakukan survei yang hasil survei kami bagikan juga K/L lain. Untuk tahun ini, kami perkirakan jumlah pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik lebaran sebanyak 146,48 juta orang," terang Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Senin (10/3/2025).