Dengarkan

KBR, Jakarta- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengeklaim kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang dijual PT Pertamina tidak bermasalah. Klaim itu disampaikan Bahlil, merespons temuan Kejaksaan Agung (Kejagung) soal BBM Pertamax oplosan.

"Harga dan spesifikasi RON-90, 92, 98, 95 itu tidak ada masalah. Tetapi, kami menghargai proses hukum yang ada, kita akan ikuti terus dan seperti apa," kata Bahlil di Akmil Magelang, Kamis, (27/2/2025).

Bahlil enggan menanggapi lebih jauh ihwal dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp193 triliun. Dia beralasan, belum menjabat di rentang waktu temuan korupsi Kejagung.

"Karena ini kan masalahnya 2018 sampai 2023. Jadi, posisi waktu itu kami belum mengikuti di tahun-tahun itu. Tapi, bukan berarti kami tidak harus mendapat laporan. Laporan tetap harus ada terus," ucap Bahlil.

Bahlil mengatakan, saat ini timnya tengah memeriksa kualitas BBM ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Dia meminta masyarakat tidak khawatir menggunakan BBM RON-92 produk Pertamina.

"Kami menyarankan rakyat enggak perlu ragu, karena tim kami lagi turun ke lapangan untuk mengecek. Laporan sampai dengan hari ini bahwa apa yang dibeli dengan kualitas itu sama," ujarnya.

Baca juga:

• Kejagung Tetapkan Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi di Pertamina

Sebelumnya, Kejagung menetapkan sembilan tersangka kasus dugaan korupsi minyak mentah oplosan Pertamina periode 2018-2023. Salah satunya, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.

Salah satu yang dituduhkan penyidik adalah tersangka mengoplos BBM RON-90 atau Pertalite jadi RON-92 atau setara Pertamax. RON adalah research octane number atau nilai oktan bahan bakar dalam menghentikan detak-detak mesin yang tidak terkontrol. Kerugian negara tahun 2023, ditaksir mencapai Rp193 triliun.

Juru bicara Kejaksaan Agung, Harli Siregar mengatakan rangkaian kegiatan manipulatif tersebut dimulai dari hulu. Yakni dari pengadaan impor produk kilang berupa BBM RON 92 untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri.

"Bahwa ini adalah tindakan penegakan hukum tentu tindakan penegakan hukum terhadap peristiwa yang sudah berlalu yaitu di 2018-2023. Benar bahwa ada fakta hukum yang diperoleh oleh penyidik terkait bahwa Pertamina Patra Niaga melakukan pembayaran dengan nilai RON 92. Padahal di dalam kontrak itu di bawah 92 katakan RON 88. Artinya barang yang datang tidak sesuai dengan price list yang dibayar. Jadi, yang kami sampaikan ke publik, ke media adalah fakta hukumnya," ujar Harli kepada wartawan, Rabu, (26/2/2025).