Menko Perekonomian Bocorkan Sederet Strategi Prabowo Hadapi Tarif Impor AS

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah langkah negosiasi sebagai respons kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS)

AUTHOR / Ardhi Ridwansyah, Heru Haetami

-

EDITOR / Muthia Kusuma

Selasa 08 April 2025 pukul 21.35 WIB

BacakanBagikan

KBR, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah langkah negosiasi sebagai respons kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia. 

Airlangga menegaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tidak akan mengambil langkah balasan (retaliasi). Alasannya, AS merupakan mitra strategis yang penting dalam hubungan ekonomi dan perdagangan.

Salah satu poin dalam negosiasi tersebut adalah rencana peningkatan impor produk-produk asal AS, seperti kedelai dan gandum. Langkah ini ditujukan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan Indonesia dengan AS, yang saat ini mencapai USD 18 miliar.

“Apa yang diinginkan Amerika adalah balancing neraca perdagangan. Jadi Vietnam yang minta untuk menolkan tidak direspons karena mereka tidak melakukan komitmen untuk mem-balance neraca tapi arahan dari Presiden Pak Prabowo bahwa kita akan meningkatkan produk dari Amerika terutama produk agrikultur yang kita tidak punya seperti soybean (kedelai) dan wheat (gandum),” ucapnya dalam acara ‘Sarasehan Ekonomi’ di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Pemerintah juga mempertimbangkan untuk mengimpor liquefied petroleum gas (LPG) dan liquefied natural gas (LNG) dari AS. Airlangga menyebut, pembelian ini bersifat realokasi, bukan penambahan volume, sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pembicaraan dengan menteri ESDM arahan pak presiden kita juga disiapkan membeli LPG dan LNG peningkatan dari Amerika tetapi ini tidak menambah, tetapi realokasi pembelian,” ujarnya.

Langkah lainnya termasuk pemberian insentif fiskal dan nonfiskal guna memperlancar impor dari AS serta mendorong daya saing ekspor nasional.

Selain itu, pemerintah akan merevitalisasi perjanjian perdagangan dan investasi (TIFA) serta menderegulasi hambatan non-tarif (NTM), termasuk relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk produk teknologi informasi dan komunikasi.

“Terutama untuk investasi Amerika yang ada di Pulau Batam, dan sebetulnya Amerika juga memberikan keleluasaan free trade zone jadi ini juga menjadi bahan untuk negosiasi karena mereka akan invest data center baik Oracle, Microsoft maupun terkait dengan trade,” tuturnya.

Baca juga:

• Imbas Kebijakan Tarif Donald Trump, Prabowo Siap Buka Perundingan
• Perang Dagang AS-Cina Ancam Ekonomi Indonesia, Ini Kata Ekonom

Pemerintah juga tengah mengevaluasi sejumlah kebijakan larangan terbatas, termasuk mempercepat proses sertifikasi halal. Surat negosiasi resmi telah dikirim ke Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) dan Sekretaris Perdagangan Pemerintahan Trump. 

Airlangga sebelumnya juga menegaskan Indonesia akan mengikuti langkah negara-negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Kamboja, dan Thailand, yang memilih jalur negosiasi.

"Hampir semua negara ASEAN tidak retaliate. Jadi Vietnam sudah menurunkan semua tarifnya ke nol, kemudian Malaysia juga akan mengambil jalur negosiasi. demikian pula Kamboja dan Thailand. Jadi kita mengambil jalur yang sama. Jadi kita akan mengambil jalur negosiasi. Jadi jalurnya yang kita samakan kemudian, mekanisme TIFAnya kita samakan," kata Airlangga, Senin, (7/4/2025).

Dampak tarif ini paling dirasakan oleh sektor persepatuan dan pakaian. Airlangga mengaku telah berdiskusi dengan asosiasi pengusaha terkait hal ini. Ia juga menilai kebijakan tersebut membuka peluang pasar baru di AS, mengingat tarif negara pesaing seperti China, Bangladesh, dan Vietnam lebih tinggi.

Sebagai bagian dari strategi regional, Indonesia akan mengirim delegasi yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan untuk bertemu pimpinan negara-negara ASEAN pada 10 April 2025. Delegasi ini akan menyampaikan sikap bersama ASEAN untuk mengedepankan negosiasi dan mendorong investasi perdagangan.