Menkeu: Keterbukaan Informasi Tak Sebatas Menyajikan Data

Kemenkeu terus berupaya berinovasi untuk menjawab tantangan pengelolaan informasi dan dokumentasi.

KBR, Jakarta- Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) Sri Mulyani menyebut keterbukaan informasi publik oleh pemerintah tak sebatas menyajikan data untuk masyarakat.

Menurutnya, masyarakat juga perlu diberi pemahaman, bahwa ada pertimbangan lain yang mempengaruhi setiap pengambilan kebijakan semasa pandemi Covid-19.

Menkeu menegaskan, pentingnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat, utamanya terkait kebijakan-kebijakan yang dijalankan.

"Karena ini suatu virus, maka tidak bisa hanya dengan membuat satu policy, karena dimensinya sangat banyak. Tentu dimensi pertama adalah kesehatan. Namun, ada dimensi sosial, ada dimensi kultural, ada dimensi ekonomi, keuangan, dan dimensi politik. Dan ini semuanya, sekarang ini terus berlangsung. Ada juga dimensi legalnya yang sangat banyak," ujar Sri Mulyani dalam webinar Keterbukaan Informasi Publik secara virtual, Selasa, 3 Agustus 2021.

Bendahara Negara menjelaskan, keterbukaan informasi mengenai penanganan Covid-19 memiliki tantangan tersediri. Terutama ketika masyarakat dihadapkan dengan informasi lain yang belum tentu valid, sehingga memunculkan kebingungan.

"Tidak sekadar memberikan data. Menjelaskan fenomena, menjelaskan bagaimana kita meresponsnya, bentuk policy-policy public. Dan ini pun tidak serta merta lalu permanen, karena tantangannya berubah terus. Dan pada saat yang sama, masyarakat terus juga digerojoki oleh informasi tandingan dari berbagai sumber yang sering tidak selalu akurat atau bahkan sengaja ingin menyesatkan," katanya.

Menkeu menuturkan, penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi yang digencarkan oleh pemerintah saat ini, memiliki dimensi yang sangat kompleks. Sebab, banyak pertimbangan yang harus diperhatikan pemerintah mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, termasuk berkaitan dengan upaya percepatan vaksinasi.

Kata dia, akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan informasi yang disampaikan institusi publik, bertujuan untuk memberikan kepercayaan pada rakyat tentang kerja-kerja pemerintah. Karena itu, Kemenkeu terus berupaya untuk menjawab tantangan pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Editor: Sindu