NASIONAL

Menengok Keuangan BPJS, Usai Menkes Sarankan Masyarakat Ikut Asuransi Swasta

Tingkat rasio klaim BPJS Kesehatan terus meningkat. Sejak akhir 2023 hingga Oktober 2024, rasio klaim selalu berada di atas 100 persen.

AUTHOR / Wahyu Setiawan, Astri Yuanasari, Shafira Aurel

EDITOR / Agus Luqman

menkes
Petugas melayani warga di Kantor BPJS Kesehatan Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

KBR, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum mampu menanggung 100 persen pembiayaan obat dan pengobatan untuk semua jenis penyakit.

Salah satu faktornya, menurut Budi, adalah iuran yang masih rendah. Sedangkan biaya pengobatan untuk beberapa jenis penyakit beragam dan bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Budi mencontohkan, BPJS Kesehatan hanya menanggung pemasangan ring untuk penyakit jantung. Jika ada pengobatan di luar itu, BPJS hanya bisa membiayai sekitar 70 persen.

"Jujur (saya) akui BPJS sekarang belum mampu meng-cover 100 persen pembiayaan untuk semua jenis penyakit. Karena iuran BPJS itu masih sangat murah. Sekarang 'kan Rp40 ribu per bulan. Bayangkan, setiap (perawatan) paliatif penyakit tinggi-tinggi, bisa ratusan juta, sampai puluhan juta. Jadi enggak semua bisa di-cover," ujar Budi Gunadi Sadikin dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 by IDN Times, Kamis (16/1/2025).

Menurutnya, pelayanan lain yang tidak masuk ke dalam klaim BPJS idealnya bisa menggunakan asuransi swasta.

"Jadi enggak usah harus dibayar cash. Nah ini yang sekarang sedang diperbaiki oleh pemerintah. Jadi jangan begitu sakit, kita mesti bayar ratusan juta. Ya ada dong asuransi swasta, yang bayarnya mungkin enggak Rp48.000, mungkin Rp100.000-Rp150.000 sebulan. Jadi kalau dia sakit sisanya itu bisa di-cover oleh asuransi swasta," katanya.

Baca juga:

Permasalahan keuangan di BPJS Kesehatan bukan kali pertama disampaikan Menkes. Pada Desember 2024 lalu, Budi juga sempat menyinggung kondisi keuangan BPJS Kesehatan di tahun ini.

"2025 kami belum menganggarkan adanya kenaikan iuran BPJS. BPJS saya rasa kalau dilihat dari kondisi keuangannya, 2025 harusnya masih aman," kata Menkes Budi, Minggu (8/12/2024).

Budi meminta masyarakat tak khawatir terkait iuran BPJS Kesehatan pada 2025. Kata dia, yang saat ini perlu diperhitungkan adalah iuran setelah tahun 2025.

Dia menjelaskan, Kementerian Kesehatan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih menghitung penyesuaian tarif iuran.

Kondisi keuangan BPJS Kesehatan

Lantas, bagaimana kondisi keuangan BPJS Kesehatan? Benarkah tingkat iuran peserta masih rendah?

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memaparkan ringkasan keuangan BPJS Kesehatan terakhir per Oktober 2024. Total aset tercatat sebesar Rp82,67 triliun, sedangkan total liabilitas Rp31,22 triliun. Total aset bersih BPJS pada Oktober 2024 mencapai Rp51,45 triliun.

Namun, tingkat rasio klaim terus meningkat. Sejak akhir 2023 hingga Oktober 2024, rasio klaim selalu berada di atas 100 persen.

Rasio klaim yang di atas 80 persen, artinya berisiko tinggi gagal bayar atau kesulitan membayar klaim. Tingkat rasio klaim yang aman idealnya berada di angka 60-80 persen.

Dari laporan terakhir Oktober 2024, tingkat rasio klaim menembus 107,20 persen. Tingkat rasio klaim itu lebih besar dari aset netto yang dimiliki BPJS Kesehatan.

Bagaimana dengan iuran peserta? Hingga Oktober 2024, total piutang iuran mencapai Rp27,81 triliun.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!