Megawati: Praktik Hukum Saat Ini Mirip Goyang Poco-poco

Mega bahkan mendeskripsikan praktik hukum itu seperti joget 'goyang poco-poco'.

KBR, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menilai, praktik hukum di Indonesia sudah tidak jelas.

Mega bahkan mendeskripsikan praktik hukum itu seperti joget 'goyang poco-poco'.

Menurut Megawati, masyarakat saat ini takut jika mengungkap atau membicarakan kebobrokan pemerintah. Termasuk media, yang kini tak lagi tajam mengkritik kinerja pemerintah.

"Menurut saya masalah hukum kita akibat kita sendiri tidak punya daya juang, bahwa negara ini memang dibangun secara hukum. Tetapi kalau kita lihat sekarang, hukum kita itu menurut saya poco-poco. Coba bayangkan, dan orang sekarang kelihatannya tidak bisa ngomong (bebas) seperti saya,” ujar Megawati dalam musyawarah kerja nasional (Mukernas) Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat pada Selasa (30/7/2024).

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga mengkritisi produk hukum yang kerap diubah-ubah seenaknya. Perubahan ini hanya untuk memuluskan kepentingan segelintir pihak. Padahal, kata Mega, tidak ada kekuasaan yang abadi.

Negara Dikocak-kacik

Di bagian lain paparannya, Megawati juga menyayangkan bahwa saat ini banyak peraturan yang diubah secara semena-mena tanpa ada dasar alasan yang jelas.

Hal ini ia sampaikan karena melihat praktik hukum di Indonesia yang mulai tak tajam dan jelas penyelesaiannya.

Ia juga merasa, saat ini banyak kader PDIP yang menjadi target dari aparat penegak hukum.

Salah satunya adalah menyeret Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto yang beberapa waktu lalu diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan itu terkait pengusutan tersangka kasus dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 yang dilakukan Harun Masiku.

Megawati lantas mengingatkan banyak kader PDIP adalah "preman". Ia meminta kepada kadernya untuk bersabar dalam menghadapi masalah ini.

"Kali ini mereka bilang, aduh Ibu sabar banget, sudah diam aja, aku bilang nanti juga selesai. Karena apa, ini bukan buat saya, buat bangsa dan negara. Saya tidak mau bahwa negara kita dikocak-kacik enggak jelas dengan aturan-aturan yang diubah semaunya sendiri," ujar Megawati.

Lebih lanjut, Megawati juga mengkritik jalannya Pemilu 2024 yang dinilai banyak diwarnai berbagai macam kecurangan.

Ia menyayangkan, kecurangan-kecurangan itu tidak diusut secara tuntas, padahal diduga ada kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Mega pun meyakini, hal itu terjadi dan menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak.

Adapun putusan kontroversial di Pemilu 2024 adalah, Mahkamah Konstitusi yang membolehkan warga berusia di bawah 40 tahun maju dalam pemilu presiden, asalkan punya pengalaman sebagai kepala daerah.

Keputusan itu menuai kritik luas dari masyarakat, karena dianggap memuluskan langkah anak Presiden Joko Widodo ikut pemilu presiden.

Baca juga:

PDIP Gugat KPU ke PTUN soal Pencalonan Gibran sebagai Cawapres

PDIP Apresiasi Mahkamah Rakyat Luar Biasa Adili Nawadosa Jokowi