Masih Banyak Desa Gunakan Anggaran Penurunan Stunting untuk Rapat

"Kalau sosialisasi melulu kalau diturunkan lagi, dibuka apa itu sosialisasi, itu fokusnya membeli snack saja. Maka yang terhindar stunting adalah peserta rapatnya."

KBR, Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyoroti masih ada desa yang menggunakan anggaran stunting paling banyak untuk sosialisasi.

Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Luthfy Latief meminta pemerintahan desa mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk meningkatkan cakupan layanan pemberantasan stunting.

"Saya pernah ngecek salah satu APBD desa memang biaya terkait upaya penurunan stunting ini cukup besar menurut saya. Tapi setelah saya cek, isinya itu sosialisasi saja dari awal Januari hingga Desember. Kalau sosialisasi melulu kalau diturunkan lagi, dibuka apa itu sosialisasi, itu fokusnya membeli snack saja. Maka yang terhindar stunting adalah peserta rapatnya. Ini harus dikawal oleh teman-teman pendamping desa ini," ujar Luthfy dalam Rapat koordinasi pendampingan program percepatan penurunan stunting secara daring, Kamis (7/11/2024).

Baca juga:

• Target Stunting Terancam Gagal, Efektivitas Anggaran Dipersoalkan
• Bukan Cegah Stunting, Ini Tujuan Program Makan Bergizi Menurut Pakar

Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Luthfy Latief mendorong pada akhir 2024 ini 90 persen desa berkinerja baik dalam proses penurunan stunting. Dibarengi dengan laporan penurunan kasus yang signifikan.

Hal itu, kata Luthfy merupakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021, tentang percepatan penurunan stunting. Yang dalam pelaksanaannya difasilitasi oleh Kemendes.

Luthfy mendorong koordinasi antara kepala desa dan tim percepatan penurunan stunting berjalan dengan baik dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

"Misalnya sebuah desa karena diberikan kewenangan yang besar. Maka dia jalan sendiri-sendiri, dia menafsirkan penanganan stunting itu menurut versinya dia. Tidak mau mendengar arahan petugas Puskesmas, tidak mau mendengar orang-orang yang kompeten dan ahli di bidang itu. Ini ada yang terjadi juga," kata Luthfy.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting terus menunjukkan tren penurunan. Standar WHO terkait prevalensi stunting harus di angka kurang dari 20 persen.

Angka stunting di era Presiden Jokowi terus mengalami penurunan. Jika dihitung sejak 2013, angka stunting sudah turun menjadi 21,5 persen pada 2023. Namun target 2024 yakni 14 persen.

Baca juga:

• Kondisi Keluarga di Indonesia Dikhawatirkan Hambat Penanganan Stunting
• Penurunan Angka Stunting Terhalang Tingginya Risiko Anemia Remaja Putri