Masih Ada Nama Bermasalah, Seleksi Calon Pimpinan KPK Belum Maksimal

"Kalau yang kita cari dari lembaga lain, nilai 8 itu sudah sangat bagus. Tapi kalau KPK, ya mungkin harus angka yang perfect atau hampir bisa dikatakan orang ini tidak ada celanya."

KBR, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari menilai proses seleksi calon pimpinan dan calon anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum maksimal.

Menurut Feri Amsari, akar masalah dari penyaringan nama yakni dari latar belakang dan rekam jejak para anggota Pansel yang masih dipertanyakan.

"Bagaimana pansel bisa menyeleksi orang terbaik, orang yang berintegritas, standar pimpinan KPK dengan seluruh isinya itu berbeda dengan lembaga lain. Kalau yang kita cari dari lembaga lain itu, nilai 8 sudah sangat bagus. Tapi kalau KPK ya mungkin harus, itu angka yang perfect atau hampir bisa dikatakan orang ini tidak ada celanya. Ini jadi problematika kalau kita lihat pansel sendiri," kata Feri.

Feri Amsari menambahkan, catatan buruk soal pemilihan nama capim di periode sebelumnya, semakin membuat publik khawatir.

Ia meminta Pansel KPK menyeleksi calon secara hati-hati dan serius di tahapan selanjutnya.

Dari 20 nama calon Dewas yang lolos tes asesmen, terdapat nama wakil ketua KPK aktif Johanis Tanak yang sebelumnya tersandung masalah etik di Dewan Pengawas KPK.

Ada juga eks Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono yang sempat disebut memiliki rekening mencurigakan sekitar Rp115 miliar, dan dalam penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Baca juga:

• Daftar 20 Capim KPK Lolos Asesmen, Ada Johan Budi
• Respons Hasil Asesmen Capim KPK, ICW: Pansel Harus Berani Coret Nama Bermasalah

Tolok Ukur Dipertanyakan

Di lain pihak, Ketua Indonesia Memanggil 57 (IM57 Plus Institute) Praswad Nugraha mempertanyakan tolok ukur yang diterapkan Panitia Seleksi (Pansel) untuk meloloskan 20 calon pimpinan KPK pada tahapan tes profile assessment.

Menurutnya, sejumlah calon yang dianggap berintegritas dan merupakan aktivis antikorupsi Indonesia justru tidak lolos tes asesmen.

"Jadi saya bingung justru. Sebenarnya yang diinginkan oleh Pansel ini, atau yang diinginkan oleh Joko Widodo ini apa? Karena saya agak alergi kalau ngomong Pansel-Pansel. Seolah-olah ada bemper, ada yang mau cuci tangan itu, kalau kita ngomongin Pansel. Karena yang memilih ini adalah Joko Widodo. Jadi yang mau dipilih oleh Joko Widodo ini orang seperti apa?" kata Praswad dalam konferensi pers, Rabu (11/9/2024).

Praswad mengatakan, salah satu tokoh yang menurutnya memenuhi kriteria pemimpin KPK yang berintegritas, berani, dan memiliki penguasaan politik yang mumpuni, ada pada Sudirman Said. Namun Sudirman gugur dalam asesmen profil.

Menurut Praswad, rekam jejak Sudirman Said saat melawan Setya Novanto dalam skandal "Papa Minta Saham" merupakan bukti integritas dan keberanian sosok yang dikenal lurus dan anti korupsi itu.

Meski perlawanan itu berujung pemecatan Sudirman selaku Menteri ESDM, pada akhirnya Setnov terbukti melakukan korupsi.

"Teman-teman yang menurut kami itu sudah sangat punya kemampuan mumpuni itu gugur, anggota IM yang jelas-jelas dipecat karena integritasnya, jadi TWK itu kan menyaring orang-orang yang berintegritas untuk dipecat, itu justru gugur. Oke kita nggak ngomongin profesional, hari ini juga pak Sudirman Said gugur, yang membongkar skandal 'Papa Minta Saham' gugur," kata Praswad.