Marak Pencurian Ikan, KKP Harus Tingkatkan Koordinasi dengan TNI AL

Peningkatan pengawasan penangkapan ikan secara ilegal juga harus didukung peningkatan anggaran pengawasan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KBR, Jakarta - Kalangan DPR mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing. Menurut Anggota Komisi Maritim di DPR Darori Wonodipuro, masih banyak nelayan asing mencuri ikan di perairan laut Indonesia.

Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) didorong meningkatkan sinergi dengan TNI Angkatan Laut guna mengawasinya.

"Dan juga mengenai pengawasan pengamanan perairan kita berbatasan dengan 10 negara dan ini yang perlu jadi perhatian hampir negara-negara oknum daripada para nelayan di luar kita (Indonesia) itu banyak mengambil ikan di kita. Sedangkan kemampuan pengawasan kita walaupun kita di-backup oleh TNI Angkatan Laut, dan Bakamla lain-lain tapi masih banyak yang hilang ikan kita. Nah ini juga didorong anggaran pengawasan itu ditingkatkan," ujar Darori dikutip dari kanal Youtube DPR RI, Kamis (14/3/2024).

Anggota Komisi Maritim di DPR Darori Wonodipuro menambahkan, peningkatan pengawasan penangkapan ikan secara ilegal juga harus didukung peningkatan anggaran pengawasan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Baca juga:

- Menteri KKP Wahyu Trenggono: Penangkapan Bebas Ancam Populasi Ikan

- Tren Perikanan Budidaya Meningkat, RI Produsen Nomor 2 Dunia

Data dari Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP menyebutkan, tahun lalu, hampir 270 kapal pelaku penangkapan ikan secara ilegal diamankan aparat. Dari jumlah itu, ada 250-an kapal ikan Indonesia, dan 17 kapal ikan asing.

Editor: Fadli