Apindo menyebut penciptaan lapangan kerja bukan hanya bertumpu pada program pemerintah saja namun juga adanya andil dari sektor swasta (private sector).
Penulis: Shafira Aurel
Editor: Resky Novianto
- Pemerintah luncurkan lima program baru, targetkan serap jutaan lapangan kerja guna mendongkrak ekonomi.
- Pengamat kritik program terlambat, fokus konsumtif, dan perlu strategi makro serta insentif padat karya.
- DPR RI mendukung stimulus ini, sementara KKP optimistis ciptakan ribuan pekerjaan permanen.
KBR, Jakarta- Pemerintah menggelontorkan sejumlah paket ekonomi mencakup 8 program akselerasi, 4 program lanjutan, dan 5 program penyerapan tenaga kerja (8+4+5) berdampak terhadap peningkatan daya beli, pertumbuhan ekonomi, dan tersedianya lapangan kerja.
Terkait poin terakhir yakni penyediaan tenaga kerja, lima program tersebut meliputi: Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diharapkan menyerap tenaga kerja di atas 1 juta tenaga kerja pada Desember, penanaman kembali atau replanting di Perkebunan Rakyat dengan 1,6 juta lapangan kerja.
Disamping itu, ada pula Kampung Nelayan Merah Putih diproyeksi membuka 200 ribu lapangan kerja, Revitalisasi Tambak Pantura 168 ribu tenaga kerja, dan Modernisasi Kapal Nelayan 200 ribu lapangan kerja.
Peneliti dan Pengamat Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjudin Nur Effendi menilai kelima program itu belum menyentuh akar masalah keterbatasannya lapangan pekerjaan di tanah air.
Menurutnya, cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran masih berfokus pada sektor konsumtif masyarakat. Selain itu, upaya menghadirkan lapangan pekerjaan dinilai hanya untuk program prioritas pemerintah semata.
"Ini sudah terlambat. Saya paham niat pemerintah bagus, tapi juga hal-hal yang sangat mendasar yang berkaitan dengan mendukung terciptanya peluang kerja itu harus diperhatikan. Karena banyak industri padat karya yang sudah tumbang baru stimulus itu dilakukan sekarang. Dan kapan ini akan terwujud secara nyata kita masih menunggu berapa lama lagi," ujar Tadjudin dalam acara Ruang Publik KBR, Rabu (17/9/2025).
Soroti Penciptaan Lapangan Kerja Lewat Koperasi Merah Putih
Ia mencontohkan peluang penciptaan lapangan pekerjaan lewat program Koperasi Merah Putih yang rawan potensi penyelewengan. Sebab, pengalaman-pengalaman koperasi yang ada sebelumnya cukup berisiko dalam implementasinya di lapangan.
“Coba tunjukan ke saya koperasi mana yang berjalan baik?. Yang ada selama ini 'kauperasi'. Saya juga sangat khawatir kalau itu (program pemerintah) tujuannya hanya untuk konsumtif. Jadi harus ada tambahan penunjang untuk supaya program penciptaan lapangan kerja ini berjalan dengan baik," jelas Tadjudin.
Opsi Lain Ciptakan Lapangan Kerja
Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Bob Azam mendorong pemerintah segera menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Sebab, kata dia, angka pengangguran yang kian bertambah menjadi masalah serius.
Kata dia, penciptaan lapangan kerja bukan hanya bertumpu pada program pemerintah saja namun juga adanya andil dari sektor swasta (private sector). Ia pun mendorong pemerintah mencari strategi lain untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja ini.
"Jadi ketenagakerjaan itu nggak bisa diselesaikan secara parsial ya dan satu elemen saja. Ini harus secara konsisten kita bangun infrastrukturnya, ekosistemnya, dan lain-lain. Jadi memang harus kita selesaikan dulu akarnya bagaimana me-reborn lagi menaikkan daya beli masyarakat itu yang pertama. Ini yang harus kita harmonisasi ya termasuk kebijakan-kebijakan pengupahan pekerja, perlindungan kerja," kata Bob dalam acara Ruang Publik KBR, Rabu (17/9/2025).
Bob mengatakan, selama ini stimulus yang diberikan pemerintah kerap berfokus pada bantalan sosial seperti bansos. Padahal, menurutnya, bansos hanya bersifat sementara dan tidak efektif.
“Anggaran pemerintah terbatas, jadi pemerintah harus benar-benar efektif dan mencari bidang-bidang yang punya multiplayer efek besar," lanjutnya.
Bob juga menyarankan pemerintah untuk memberikan insentif kepada industri padat karya. Ia meyakini cara tersebut efektif untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan cepat.
"Karena industri itu menyerap tenaga kerja banyak sekali," ucapnya.
Meski begitu, Bob berharap stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah lewat 5 program penyerapan tenaga kerja bisa memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat yang tengah mencari kerja.
Stimulus Ekonomi Disebut Tepat Sasaran
Anggota Komisi IX yang membidangi Ketenagakerjaan DPR RI Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan paket stimulus ekonomi untuk menjawab persoalan pengangguran dan pengentasan kemiskinan di tanah air.
Menurutnya, program pemerintah tersebut sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat saat ini.
"Kita mengapresiasi ya paket stimulus pemerintah ini. Sebenarnya sangat bagus dan bisa menjawab kebutuhan masyarakat hari ini ya. Dimana memang pengangguran cukup besar dan ternyata jawaban-jawabannya adalah dengan stimulus ekonomi ini yang mana ini justru menurut saya ini tuh lebih bagus daripada kayak yang semacam bantuan sosial atau BLT," ucap Eem dalam acara Ruang Publik KBR, Rabu (17/9/2025).
Eem menegaskan PKB mendukung paket stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah sebagai bagian dari komitmen memperkuat ekonomi kerakyatan dan membuka lapangan kerja baru.
Dia juga menyebut pihaknya akan mengawasi secara ketat agar program pemerintah ini bisa betul-betul terealisasi dengan baik. Selain itu, ia pun meminta pemerintah untuk transparan terhadap seluruh upaya yang tengah dilakukan dalam penciptaan lapangan kerja ini.
Optimisme Kementerian
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan program 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), yang ditargetkan selesai tahun ini, dapat menciptakan hingga 7.000 lapangan kerja permanen.
Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Ditjen Perikanan Tangkap KKP, Mahrus, menjelaskan bahwa penyerapan tenaga kerja permanen akan dibagi menjadi dua sektor utama.
Mahrus merinci setiap kampung akan mendapatkan bantuan kapal perikanan yang bisa menciptakan 20 lapangan kerja baru. Dengan target 100 kampung, sektor ini akan menyerap 2.000 tenaga kerja nelayan.
“Selain itu, KKP akan membangun berbagai fasilitas operasional di setiap kampung, seperti cold storage, pabrik es, bengkel dan tambatan kapal, kios perbekalan dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN), sentra kuliner, dan koperasi,” kata Mahrus dikutip dari ANTARA.
Setiap fasilitas ini akan menyerap tenaga kerja lokal, dengan total 50 orang per kampung. Sehingga, 100 kampung akan menciptakan 5.000 lapangan kerja di bidang operasional.
Mahrus menambahkan program ini juga berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
"Masyarakat nelayan lulusan SMK bisa menjadi operator fasilitas seperti cold storage atau pabrik es," ujarnya.
Selain 7.000 pekerjaan permanen, Mahrus menyebut proyek ini juga akan menciptakan 20.000 lapangan kerja non-permanen di sektor konstruksi. Diperkirakan, setiap kampung akan menyerap 200 pekerja konstruksi.
KKP berencana menganggarkan Rp2,2 triliun untuk serap ribuan tenaga kerja dan mendirikan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih dalam lima tahun ke depan yang dimulai dengan 100 lokasi di tahun 2025.
Upaya Pemerintah Buka Lapangan Kerja Baru
Sebelumnya, Pemerintah mengumumkan 17 program paket stimulus ekonomi yang dinamakan "Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5, pada Senin (15/9/2025).
Paket stimulus ekonomi 8+4+5 terbagi atas 8 program akselerasi program 2025, 4 program dilanjutkan di program 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan melalui stimulus paket ekonomi ini, pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada akhir 2025.
"Rapat bersama Bapak Presiden dan rapat dengan Pak Presiden (Prabowo) tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil, yang kita beri nama program paket ekonomi di tahun 2025 ini, yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja," kata Airlangga dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Jumlah Pengangguran Meningkat
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angka pengangguran di Indonesia per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang. Jumlah ini meningkat sekitar 1,11 persen atau sebanyak 0,08 juta orang bila dibandingkan dengan angka pada Februari 2024.
Dalam catatan BPS, generasi Z (Gen Z) dan sebagian milenial jadi golongan dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Angka pengangguran kalangan Gen Z mencapai 16 persen.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 naik sekitar 83 ribu orang atau 1,11 persen dibandingkan Februari 2024.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, peningkatan jumlah pengangguran itu sejalan dengan bertambahnya angkatan kerja sebesar 3,67 juta orang, sehingga totalnya menjadi 153,05 juta orang pada Februari 2025.
Amalia menjelaskan angkatan kerja mencakup individu yang sudah bekerja maupun yang masih mencari pekerjaan atau menganggur
“Dari jumlah angkatan kerja tersebut tidak semua terserap di pasar kerja sehingga terdapat jumlah orang yang menganggur sebanyak 7,28 juta orang,” ujar Amalia dalam konferensi pers di Youtube BPS RI, Senin (5/5/2025).
Di sisi lain, data BPS menunjukkan penduduk yang bekerja per Februari 2025 juga mengalami peningkatan sebanyak 3,59 juta menjadi 145,77 juta orang.
Mayoritas penambahan pekerja ini berada pada status pekerja penuh yang mencapai 96,48 juta orang atau bertambah 3,21 juta orang dibandingkan Februari tahun lalu, diikuti pekerja paruh waktu sebanyak 37,62 juta orang atau naik 820 ribu orang.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara nasional menurun tipis menjadi 4,76 persen, tetapi TPT laki-laki justru mengalami kenaikan.
Kunci Mengatasi Permasalahan Lapangan Kerja
Tadjudin menyebut ada permasalahan dasar yang harus segera diatasi oleh pemerintah. Salah satunya yakni sistem investasi, serta evaluasi kebijakan fiskal dan moneter. Hal ini menjadi penting agar bisa segera mewujudkan lapangan kerja.
"Dalam teori ekonomi ketenagakerjaan kalau mau menciptakan peluang kerja itu ada dua kebijakan makro yang harus dilakukan. Pertama fiskal dan kedua moneter. Pemerintah harus perhatikan bagaimana caranya membuat fiskal yang bisa menciptakan dan peluang kerja,” jelasnya.
Selain itu, lanjut dia, kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah juga turut mempengaruhi. Seperti kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan terjadinya PHK di berbagai daerah.
“Benahi sistem investasi. Kalau investasi tidak berjalan, maka semakin sulit menciptakan lapangan kerja, apalagi dengan bonus demografi sekarang ini," katanya.
Lebih lanjut, Tadjudin meminta ada campur tangan pemerintah untuk pelatihan calon tenaga kerja, terutama bagi generasi Z.
“Pelatihan tersebut diharapkan mampu mencetak tenaga kerja yang siap dan kreatif,” tutupnya.
Obrolan lengkap episode ini bisa diakses di Youtube Ruang Publik KBR Media
Baca juga:
- Desakan Reformasi Polri, Sembilan Masalah Sistemik Harus Dibenahi
- Deteksi Kanker Limfoma Lewat Teknologi Terkini, Kenali dan Waspadai Gejalanya
