Layanan PDNS yang Diretas Mulai Aktif, Keamanan Ditingkatkan

PDNS II itu bisa melaksanakan pelayanan secara aktif Bulan Juli tahun 2024

KBR, Jakarta - Pemerintah memastikan layanan publik yang mengandalkan Pusat Data Nasional Sementara dua kembali pulih bulan ini, usai mengalami peretasan. Kepastian itu disampaikan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, usai rapat koordinasi membahas peretasan PDSN II di kantornya.

"PDNS II itu bisa melaksanakan pelayanan secara aktif Bulan Juli tahun 2024 dan di-backup oleh cold site yang ada di Batam. Situs dingin yang ada di Batam akan mem-backup dengan meningkatkan kemampuannya menjadi hot site. Khusus untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat strategis," kata Hadi, Senin, (1/7/2024).

Hadi berjanji, pemerintah akan mencegah gangguan serupa terjadi. Dia bilang, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan meningkatkan keamanan siber di PDNS II.

"BSSN juga akan terus meningkatkan keamanan siber dengan cara menyambungkan ke komando kendali BSSN yang ada di Ragunan. Termasuk juga mengaktifkan CSIRT, computer security incident response team yang akan dimonitor oleh BSSN, apabila ada notifikasi yang disampaikan namun tidak ada aksi," ujar Hadi.

"Tentunya juga perintah bapak presiden untuk juga meninjau kembali Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, terkait dengan operasional siber termasuk BSSN dan jajarannya. Sehingga nantinya komando kendali itu mudah apabila terjadi permasalahan," katanya.

Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang ada di Surabaya diretas pada 20 Juni lalu. Peretasan itu menyebabkan beberapa layanan publik terganggu seperti imigrasi, perizinan, hingga beasiswa pendidikan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Peretas meminta biaya tebusan senilai Rp131 miliar, namun pemerintah enggan membayar. Pemerintah menyatakan data di PDNS tak bisa dipulihkan lagi.

Baca juga:

• Server PDN Diretas, Pakar IT: Tidak Profesional Memilih Vendor
• BSSN Akui Server PDN Diretas, Pelaku Minta Tebusan 8 Juta Dolar