Komisi II DPR Soroti Banyak Kepala Daerah Berlatar Belakang Pengusaha, Tak Paham Ilmu Pemerintahan

"Percuma kita bicara reformasi birokrasi, kalau mentalitas para kepala daerah itu tidak diberi ilmu pemerintahan."

KBR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, dari Fraksi PDIP, Junimart Girsang menyorotisaat ini banyak kepala daerah berlatar belakang pengusaha ketimbang birokrat.

Menurut Junimart, karena berlatar belakang pengusaha, maka ketika menjabat kepala daerah tidak 'nyambung' saat berkomunikasi dengan para birokrat yang dominan dalam institusi pemerintahan.

“Sekarang banyak kepala daerah berlatarbelakang pengusaha. Bayangkan, pengusaha jadi penguasa. Apa yang terjadi? Dengan bapak ibu tidak akan connect dalam komunikasi. Itu fakta, bapak ibu sekalian. Enggak usah takut-takut, ini masukan juga buat Kemendagri,” kata Junimart Girsang di acara “Rakor Pembinaan Percepatan Pelaksanaa Reformasi dan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah” dipantau via Youtube Kemendagri RI, Rabu (11/9/2024).

Junimart mengatakan dalam rapat di Komisi II DPR RI, ia mengusulkan kepada menteri dalam negeri agar setiap kepala daerah yang mau mencalonkan diri dalam kepala daerah, ada tambahan syarat yaitu mendapat pendidikan dan pelatihan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) minimal tiga minggu.

"Supaya paham pemerintahan, supaya melihat para calon taruna IPDN itu, bagaimana mereka digembleng, bagaimana mereka dibentuk, ditempa, dari segi fisik, psikis, paham tentang pemerintahan supaya mereka melihat,” tuturnya.

Baca juga:

• Presiden Jokowi: Prosedur Birokrasi Pusat dan Daerah Rumit, Jangan Tepuk Tangan

Junimart mengatakan selama melakukan kunjungan ke daerah, ia selalu menekankan agar kepala daerah memahami asas-asas umum pemerintahan yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik.

"Setiap saya kunjungan ke daerah, selalu saya tekankan tiga hal. Pertama, kepala daerah tidak boleh dendam kekuasaan. Kedua, tidak boleh dendam kemiskinan. Ketiga, tidak boleh terkejut badan. Inilah dampak sesungguhnya, ketika kepala daerah terpilih tidak berlatar belakang birokrat," kata Junimart.

Junimart mengaku pernah berkunjung ke suatu daerah di Sumatera Utara. Di sana, ada seorang alumni IPDN sudah menjadi PNS, menjadi ajudan bupati. Bupati itu menyuruh alumni IPDN untuk mengambilkan sepatu.

"Saya tegur langsung kepala daerahnya. Saya bilang, 'Bapak tahu tidak siapa dia? Itu anak bangsa yang dididik empat tahun dengan biaya negara, yang sangat paham tentang pemerintahan. Bapak pengusaha, tanya ke beliau bagaimana cara mengelola pemerintahan ini'. Artinya apa? Itu dendam kekuasaan dan terkejut badan. Percuma kita bicara reformasi birokrasi, kalau mentalitas para kepala daerah itu tidak diberi ilmu pemerintahan," kata Junimart.

Junimart juga mengaku pernah ditemui kepala daerah, meminta dibantu agar anggaran bantuan bencana alam agar bisa turun. Ia lantas mempertemukan kepala daerah itu dengan menteri. Menteri itu bertanya tentang kondisi geografi di daerah, peranan Bappeda dan lain-lain. Namun, ternyata kepala daerah tidak paham.

"Bayangkan Bapak ibu sekalian. Betapa malunya negara ini, ketika daerah itu dipimpin orang yang tidak paham geografis daerah itu. Bagaimana tiba-tiba kepala daerah marah-marah kepada Bapak ibu, tidak tahu dasarnya apa marah-marah. Ini miris," katanya.

"Saya kasihan dengan Bapak ibu, yang paham tentang pemerintahan yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, tapi tidak connect dengan kepala daerahnya. Banyak kepala daerah tidak berani ke DPR, karena takut ditanya," lanjut Junimart.