Kemendagri: Membangun Sistem Keamanan Data Butuh Biaya Rp35 M

Biayanya cukup besar sampai Rp35 M kita gunakan khusus untuk membangun sistem database mulai tahun ini.

KBR, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut membangun sistem perlindungan data membutuhkan biaya besar. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan, biaya yang dibutuhkan mencapai Rp35 miliar.

"Kami lakukan pembangunan sistem keamanan database kependudukan tahun ini. Biayanya cukup besar, biayanya cukup besar sampai Rp35 M kita gunakan khusus untuk membangun sistem database mulai tahun ini," ujar Teguh saat Rakornas II Dukcapil Tahun 2023, Rabu (25/10/2023).

"Kemudian dari sistem itu kita juga lakukan hal-hal teknis. Misalnya database kependudukan itu nanti kita masking, kita enkripsi. Jadi kalau ada kebocoran data-data seperti itu, wah itu bukan kita," imbuhnya.

Teguh mengatakan, Kemendagri tengah berfokus meningkatkan perlindungan data kependudukan masyarakat. Dia berkomitmen meningkatkan upaya keamanan data kependudukan, untuk mencegah terulangnya kebocoran data.

Dia menambahkan, Kemendagri juga memperkuat kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Baca juga:

• Dugaan Kebocoran Data Penduduk, Menkominfo Budi Arie Janji Selesaikan
• ICSF Soroti Minimnya Ahli Keamanan Siber Bersertifikat di Indonesia

Kasus kebocoran data pribadi dan kependudukan beberapa kali terjadi. Terakhir pada Juli 2023, sekitar 337 juta data diduga bocor. Data itu diduga dari Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Data tersebut berisi nama, nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), nomor akta lahir, dan nikah. Ratusan juta data itu dijual di forum peretas, Breach Forum.

Editor: Wahyu S.