Jokowi Sampaikan Capaian Bidang Hukum, TII: Penegakan HAM Absen

"Padahal, penegakan HAM menjadi poin pertama dalam Nawacita yang menjadi bintang utara pelaksanaan pemerintahan Jokowi."

KBR, Jakarta- Lembaga penelitian kebijakan publik atau The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menyayangkan penegakan hak asasi manusia (HAM) belum berhasil masuk pencapaian bidang hukum pemerintahan Jokowi.
Peneliti Bidang Hukum, TII, Christina Clarissa Intania menyebut dalam pidato kenegaraan terakhir, di Sidang Tahunan MPR tahun 2024, Jokowi menyampaikan pencapaian-pencapaian baik yang telah diraih Indonesia dalam berbagai bidang, salah satunya bidang hukum. 

Kata dia, penegakan HAM absen dari sana.

"Sangat disayangkan belum berhasilnya penegakan HAM untuk bisa dijadikan satu hal yang ikut dirayakan saat ulang tahun Republik Indonesia. Padahal, penegakan HAM menjadi poin pertama dalam Nawacita yang menjadi bintang utara pelaksanaan pemerintahan Jokowi. Namun bisa kita lihat sendiri saat ini di Indonesia masih ada pembatasan-pembatasan HAM," ujar Christina kepada KBR Media, Jumat (16/8/2024).

Peneliti Bidang Hukum, TII, Christina Clarissa Intania mengingatkan belum ada lagi langkah aktual yang menunjukkan penyelesaian untuk penegakan pelanggaran HAM masa lalu

Persoalan HAM lainnya, selama 1 dekade pemerintahan Jokowi di Indonesia, kata dia, masih terjadi pembatasan-pembatasan HAM terutama hak berpendapat. Serta usaha mengkriminalisasi opini masyarakat sipil.

"Usaha-usaha untuk mengkriminalisasi opini masih tetap terjadi sampai dengan di tahun 2024 ini. Contohnya dalam kasus Fatia-Haris, Daniel Tangkilisan, dan Meilia Nurul Fajriah," kata Christina.

Menurut Christina, meskipun kemenangan diperoleh oleh ketiganya, namun hal ini tetap menunjukkan bahwa masih ada celah dalam peraturan perundang-undangan RI yang dapat mengkriminalisasi opini kritis.

Ia juga menyoroti pemenuhan kehidupan yang layak untuk masyarakat adat juga belum sepenuhnya terwujud di Indonesia. Itu terbukti dari masyarakat adat yang terancam karena konflik lahan yang berlarut-larut.

"Konflik seperti di Rempang, Boven Digoel, dan Sorong hanya beberapa dari dari konflik lahan yang media tahu. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat adat masih terus memperjuangkan haknya untuk hidup," jelas Christina.


Baca juga:

• Ikohi: Pelanggaran HAM Berat Tak Bisa Diputihkan
• PBHI: Cuci Dosa, Pertemuan Keluarga Korban Kasus 98 dan Elit Gerindra