Jokowi Belum Pindah, Upacara 17 Agustus Jadi di IKN?

Kami melihat situasi lapangan. Kami tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum.

KBR, Jakarta – Presiden Jokowi belum pindah kantor ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Padahal, sebelumnya Jokowi berencana pindah ke sana pada bulan ini.

Kepala negara mengatakan bakal segera pindah saat fasilitas dasar di IKN siap.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Baca juga: Alasan Jokowi Juli Mulai Ngantor di IKN

Presiden mengatakan, dirinya juga tidak akan memaksakan untuk segera mencabut status Jakarta sebagai Ibu Kota negara. Kata dia, status akan resmi berpindah jika pembangunan di IKN sudah rampung dan siap dihuni.

Pemindahan ibu kota akan diresmikan melalui keputusan presiden (keppres), yang bisa jadi diteken Jokowi atau masa pemerintahan Prabowo Subianto.

"Keppresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kami melihat situasi lapangan. Kami tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan," kata dia.

Lantas, apakah upacara peringatan kemerdekaan RI jadi digelar di IKN?

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam S Ernawi mengeklaim, realisasi pembangunan istana negara dan lapangan upacara sudah mencapai 82,73 persen.

Dia mengaakan, istana di IKN siap digunakan untuk upacara 17 Agustus nanti.

"Istana negara itu nanti akhir Juli, itu yang saya sebut tadi sebagian besar ruangannya ya, istana negara tuh yang ada di tengah ya. Kalau yang garuda tuh kantor presiden. Itu akan fungsional. Ruangan-ruangan utama di istana. Lapangan upacara sudah pasti sudah bisa ya, podiumnya juga sudah selesai, semua sudah berfungsi 100 persen dan siap ini untuk digunakan untuk upacara," ucap Imam dalam diskusi daring, Kamis (11/7/2024).

Imam mengakui masih banyak proyek pembangunan yang tidak sesuai rencana.

Ia akan fokus pada pembangunan tahap 1 IKN dan memaksimalkan infrastruktur dasar utama seperti penyediaan air minum, kelistrikan, pengelolaan sampah, dan air limbah untuk penduduk pionir.

Baca juga:

• Tanda Tanya APINDO setelah Pimpinan Otorita IKN Mundur
• Investor Asing Nihil, F-PDIP Tak Ingin IKN jadi Beban APBN