Jelang Pemilu, BIN Temui Gubernur Aceh

Pemerintah Aceh dan Badan Intelijen Negara (BIN) bertemu untuk membahas kesiapan provinsi itu dalam pelaksanaan pemilu legislatif 9 April mendatang. Pertemuan di Pendapa Gubernur Aceh, Kamis (3/4) itu digelar tertutup itu. Pertemuan berlangsung di tengah

KBR68H, Banda Aceh - Pemerintah Aceh dan Badan Intelijen Negara (BIN) bertemu untuk membahas kesiapan provinsi itu dalam pelaksanaan pemilu legislatif 9 April mendatang. Pertemuan di Pendapa Gubernur Aceh, Kamis (3/4) itu digelar tertutup itu. Pertemuan berlangsung di tengah meningkatnya kasus kekerasan di Aceh.

Hadir dalam pertemuan itu Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPRA), Hasbi Abdullah. Selain itu juga hadir, Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayjen TNI Pandu Wibowo, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Irjen Pol. Husein Hamidi dan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Tarmizi. Sedangkan dari BIN diwakili oleh Wakil Kepala BIN, Marsekal Muda TNI Maroef Syamsoeddin serta sejumlah petinggi Polri dari Markas Besar Polri.

Gubernur Aceh, Zaini Abdullah mengatakan, dalam pertemuan itu kondisi keamanan dan penegakan hukum menjadi agenda utama yang dibahas.  Selain itu Gubernur juga menjelaskan tujuan utama kehadiran Tim dari Mabes Polri dan BIN sekaligus untuk meninjau langsung kondisi Aceh menjelang pemilu legislatif.

"Mereka itu datang untuk memantau langsung kondisi Aceh dan itu sudah menjadi tugas mereka. Secara prinsip dalam pertemuan itu kita membahas kondisi Aceh terutama kasus kekerasan yang meningkat, dan kita sepakat mengutuk semua aksi brutal itu," kata Gubernur usai pertemuan di Banda Aceh. 

Menjelang pelaksanaan Pemilu legislatif di Aceh, tindakan kekerasan terkait politik di Aceh dilaporkan meningkat. Komisi Untuk Orang Hilang dan korban Tindak Kekerasan (KontraS) melansir dalam tiga bulan terkahir terdapat 48 kasus kekerasan terkait pemilu di Aceh. Hingga kini, sudah ada dua kasus penculikan, 6 kasus intimidasi, 7 kasus penembakan, 29 pengerusakan, serta 12 kasus penganiayaan. Terkait maraknya aksi kekerasan yang terjadi di Aceh, KontraS  mengusulkan agar penyelenggaraan pemilihan umum di Aceh ditunda.

Editor: Anto Sidharta