Jelang Akhir Jabatan Jokowi, Istana Pastikan Penyelesaian HAM Terus Berjalan

"Pemerintah sudah memutuskan untuk menempuh jalur non-yudisial dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat di Indonesia."

KBR, Jakarta- Istana mengklaim  Presiden Joko Widodo terus berupaya dan berkomitmen untuk menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu. Staf Khusus Presiden Grace Natalie mengatakan pemerintah menyesali dan mengakui bahwa pelanggaran HAM yang berat telah terjadi pada berbagai peristiwa di Tanah Air. 

Ia juga menyebut pemerintah akan terus berupaya memulihkan hak para korban secara adil dan bijaksana.

“Upaya pemerintah ini perlu didukung oleh seluruh rakyat Indonesia supaya bisa berjalan maksimal. Pemerintah sudah memutuskan untuk menempuh jalur non-yudisial dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat di Indonesia. Dengan mengedepankan pemulihan hak-hak korban. Tanpa menegasikan mekanisme yudisial. Tapi tentunya 10 tahun adalah waktu yang sangat singkat untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang sangat banyak. Jikalau ada mimpi, harapan, cita-cita yang belum bisa dipenuhi atau diwujudkan oleh bapak Presiden, beliau meminta maaf dengan tulus dan rendah hati,” ujar Grace kepada KBR, Minggu (18/8/2024).

Staf Khusus Presiden Grace Natalie juga menegaskan pemerintah akan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat pada masa yang akan datang.

Lebih lanjut, Grace juga menegaskan pemerintah tidak menutup diri atas berbagai kritikan yang disampaikan oleh publik. Ia juga menyebut tidak ada upaya pembatasan dalam penyampaian pendapat itu. Hanya saja kata dia, seluruh pendapat yang disampaikan harus dilakukan secara sopan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi pemerintah konsisten memberikan ruang aspirasi untuk publik dalam menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah. pemerintah tidak menutup telinga atas kritikan yang muncul dan selalu terbuka atas masukan dan juga saran dari publik,” ucapnya.

Baca juga:

• Jokowi Sampaikan Capaian Bidang Hukum, TII: Penegakan HAM Absen
• Ikohi: Pelanggaran HAM Berat Tak Bisa Diputihkan
• PBHI: Cuci Dosa, Pertemuan Keluarga Korban Kasus 98 dan Elit Gerindra

Sebelumnya, Presiden Indonesia Joko Widodo kembali menyampaikan permohonan maaf untuk seluruh rakyat Indonesia pada penghujung masa jabatannya ini. Jokowi menyebut, sepuluh tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa.

Jokowi menyampaikan itu saat membacakan Pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD.

Namun Jokowi menyatakan yakin dan percaya dengan persatuan dan kerja sama, keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita cita Indonesia Emas 2045.