Janji Jokowi: 20 Persen Biaya Pembangunan IKN Gunakan APBN

20 persen untuk infrastruktur dasar dan gedung-gedung pemerintah dibiayai oleh APBN

KBR, Jakarta - Presiden Jokowi berjanji APBN hanya akan menanggung 20 persen anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Perkiraan total dana pembangunan IKN mencapai Rp466 triliun.

Jokowi menjelaskan, pembangunan oleh sektor swasta menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau public private partnership (PPP).

"Pembangunannya untuk bangunan-bangunan pemerintah memang kita biayai, 20 persen untuk infrastruktur dasar dan gedung-gedung pemerintah dibiayai oleh APBN dan 80 persen lainnya akan kita berikan kepada private sector, kepada dunia usaha, kepada swasta lewat PPP,” kata Jokowi saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking kompleks perkantoran Bank Indonesia (BI) di IKN, Kamis (02/11/2023).

Jokowi menyebut, percepatan pembangunan infrastruktur di IKN ditandai dengan beberapa peresmian peletakan batu pertama.

Beberapa infrastruktur itu seperti istana presiden, kantor kementerian, rumah sakit, sarana pendidikan, pusat perbelanjaan, fasilitas olahraga, hingga perhotelan.

"Saya senang setelah pemerintah memulainya dengan membangun istana presiden, kantor-kantor menteri, dan yang lain-lainnya, sampai hari ini dan hitungan kita sampai Desember nanti, 13, 10, total Rp45 triliun akan memulai pekerjaannya di Ibu Kota Nusantara. Ada lima hotel yang akan segera dibangun, empat bintang lima, satu bintang empat. Ada empat rumah sakit yang juga sudah segera dimulai dan juga sekolah," katanya.

Baca juga:

• Cepat Pembahasan Revisi UU IKN, KSP: Urgensinya Sangat Tinggi
• Polemik Pendanaan IKN dari APBN

Jokowi mengeklaim keberadaan IKN bisa mengurangi beban ekonomi Jakarta hingga pemerataan pembangunan.

"Penduduk kita saat ini sudah 278 juta dan 56 persen itu hidup di Jawa. 56 persen, dari 17 ribu pulau yang kita miliki, penduduknya ada di Jawa, 56 persen. Kemudian yang kedua, PDB ekonomi. Perputaran ekonomi kita 58 persen, 57-58 persen juga ada di Pulau Jawa dan lebih terutama lagi Jakarta, sehingga beban Pulau Jawa, beban Jakarta itu memang sudah di luar kapasitas yang dimiliki," kata Jokowi.

Editor: Wahyu S.