Isu Keberagaman, Dewan Gereja Papua Soroti Kebijakan Diskriminatif

"tapi yang penting bagi saya apa itu yang bikin operasi militer jalan terus?"

KBR, Jakarta- Dewan Gereja Papua (DGP) menyebut Bumi Cenderawasih kerap mendapat perlakuan berbeda atau diskriminatif dari pemerintah. Perlakuan beda itu berimbas pada langgengnya kekerasan di sana.

Itu sebab, Moderator DGP, Pdt Benny Giay menilai penerapan semboyan Bhineka Tunggal Ika belum terwujud sempurna di tanah air. 

"Ada satu orang pengamat Australia yang datang ke Papua, ke Irian Barat waktu itu, dia cerita dalam 3 tahun dari 63 sampai 67 itu ada sekitar 3000 orang mengungsi. Jadi dia pilih wawancara mereka di perbatasan, dan mereka lari karena operasi militer, yang waktu itu Ali Moertopo pimpin. Jadi itu soal besar, tapi yang penting bagi saya apa itu yang bikin operasi militer jalan terus?" kata Benny saat peluncuran Hasil Riset Pengungsian Internal di Tanah Papua, Selasa, 3 September 2024.

Baca juga:

• Paus Fransiskus Teken Deklarasi Istiqlal 2024 Bersama Tokoh Lintas Agama

Pada kesempatan yang sama, Amnesty International Indonesia (AII) berharap Paus Fransiskus jadi juru damai di Papua. Menurut Direktur Eksekutif AII, Usman Hamid, pendekatan keagamaan bisa menjadi salah satu upaya meredam konflik di Papua.

Dia berharap kehadiran Paus Fransiskus dapat mendorong pemerintah meredam konflik di Bumi Cenderawasih.

Sementara itu, Paus Fransiskus yang juga kepala negara Vatikan memuji keberagaman di Indonesia, seperti yang tercantum pada semboyan "Bhinneka Tunggal Ika".

Pemimpin 1,4 miliar umat Katolik di dunia itu juga sempat menyebut upaya mewujudkan keadilan sosial melalui negara demokratis yang terkuat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

"Semboyan negara Anda Bhinneka Tunggal Ika, mengungkapkan realitas beraneka sisi dari berbagai orang yang disatukan dengan teguh dalam satu bangsa," ucap Paus dalam pidatonya di Istana negara RI, di Jakarta, Rabu, (4/9/2024).